Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Menjadi Titik Sentral dalam UU Pemasyarakatan yang Baru

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiarej
Wamen Kumham, Eddy Hiarej saat menhadiri Konstek yang digelar Ipkemindo DIY di Aula Lapas Wirogunan, Jumat (20/01/2023). Foto: Ja'faruddin AS

YOGYAKARTA – Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi titik sentral dalam Undang-Undang (UU) RI No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU RI Nomor. 22/2022 tentang Pemasyarakatan yang baru.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi keynote speaker dalam acara Konsultasi Teknik (Konstek) Nasional Peningkatan Kapasitas PK & APK dalam implementasi UU RI No. 1/2023 & UU RI No. 22/2022, yang dilaksanakan Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia  Daerah Istimewa Yogyakarta (Ipkemindo-DIY) Jumat (20/01/2023) di Aula Lapas Wirogunan, Kota Yogyakarta.

Wamenkumham mengungkapkan bahwa KUHP maupun UU Pemasyarakatan yang baru mengubah wajah hukum pidana dan pemasyarakatan di Indonesia. Menurutnya, titik sentral kedua undamg-undang ini  justru bukan pada Lembaga pemasyarakatan (Lapas) tapi pada Bapas.

“Karena salah satu tujuan pemidanaan yang tertuang dalam UU 1 tahun 2023 adalah re integrasi sosial. Apa yang dimaksud dengan re integrasi sosial? Yaitu harus semaksimal mungkin membimbing warga binaan untuk kembali ke masyarakat,” ungkap Prof Eddy, sapaan akrab Wamenkumham.

Prof Eddy menjelaskan, tugas terberat dari PK di Bapas maupun di Lapas ke depan, setidaknya ada 3 hal. Pertama, kata dia, harus membimbing sedemikian rupa, supaya klien atau warga binaan kembali ke masyarakat. Kemudian, yang kedua adalah supaya klien tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya, dan yang ketiga adalah setelah kembali dan diterima masyarakat, klien menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, kata dia, KUHP yang baru tidak lagi berorientasi pada keadilan retributive, yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana “balas dendam”, sehingga pelaku pidana harus dimasukkan ke dalam dalam penjara.

Menurutnya, KUHP yang baru berorientasi kepada keadilan korektif, keadilan restorative, dan keadilan rehabilitative dimana pelaku tindak pidana tidak hanya mendapat koreksi dari negara dengan diberi sanksi, tetapi juga harus diperbaiki dan direhabilitasi.

“Di sinilah yang disebut reintegrasi sosial, yang bapak ibu (PK) memegang peranan penting untuk melakukan pembimbingan , sehingga dia bisa diterima , tidak mengulangi perbuatan pidana dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian juga dengan korban tidak nya dipulihkan tapi juga diperbaiki.
Ituah yang pertama mengapa tugas Bapas itu menjadi Sentra,” ucapnya.

Masih menurut Wamenkumham, meskipun pidana penjara masih menjadi pidana pokok didalam UU baru, tetapi dia bukan lagi yang utama. Bahkan dalam pasal 53 itu dikatakan bahwa hakim wajib menerapkan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari penjara. Selain ada pidana pelapasan, ada pidana kerja sosial dan pidana denda. Pidana pelapasan dan pidana kerja sosial ini tugasnya Bapas bukan Lapas.

Prof Eddy juga menyebut dalam KUHP baru terdapat alternatif modifikasi pidana dimana jika  pertama kalinya seseorang itu melakukan pidana dan vonis tidak lebih dari 5 tahun maka hakim harus menjatuhkan pidana pengawasan. Apabila vonis pidananya tidak labih dari 3 tahun maka hakim menjatuhkan pidana kerja sosial.

“Pengawasan itu tugasnya Bapas, juga pidana kerja sosial. Berarti UU no 22 tahun 2022 ini sejalan dengan UU 12023 (uu baru) yang mana bertujuan antara lain adalah untuk mengurangi over kapasitas di dalam Lembaga pemasyarakatan” imbuhnya.

Direktur Bimkernas dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan, Pujo Harinto yang juga menjadi narasumber dalam Konstek Nasional tersebut menambahkan, KUHP yang baru mengakomodir restorative justice, dimana tidak semua berakhir di penjara.

“Prinsip ultimum premidium harus diutamakan, maka PK itu berperan sejak awal. Yang diutamakan adalah pemulihan bukan pemenjaraan,” tandasnya.

“Harapannya kita sekarang sudah bersinergi dengan amanat undang-undang yang baru agar lebih efektif, tujuan akhirnya salah satunya penjara tidak lagi over kapasitas,” sambung Pujo.

Pujo juga menekankan, karena amanhnya berubah, maka tugas semakin berat ke depan, sehingga perlu menyiapkan sarana dan prasarananya. Selain itu, kapasitas PK harus terus ditingkatkan, salah satunya dengan kegiatan Konstek Nasional.

“Konstek Nasional yang diselenggakan Divpas dan  Jogja ini menjadi yang pertama, luar biasa,” ucapnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham DIY, Gusti Ayu Putu Suwardani mengapresiasi kemenindo DIY yang telah mennyelenggarakan Konstek Nasional. Menurutnya kegiatan ini adalah yang pertama tahun 2023 ini, namun berskala nasional, karena diikuti anggota Ipkemindo dari berbagai daerah di Indonesia secara daring. Terlebih, Yogyakarta yang pertama melaksanakan sosialisasi implementasi UU KUHP dan UU pemasyarakatan yang baru.

“Karena nantinya tugas dan fungsi atau peran PK ada di garda terdepan, sehingga ini yang harus dipersiapkan, khususnya di Jogja. Kita berharap Jogja bisa menjadi pilot project untuk diikuti daerah lain, dimana Lapas isinya di bawah kapasitas. Kita berharap ini bisa kita implementasikan secara bertahap,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Ipkemindo DIY, Sri Hadiyanti mengatakan Konstek Nasional  untuk meningkatkan kapasitas PK yang menjadi garda terdepan pelaksanaan UU RI No. 1/2023 & UU RI No. 22/2022.

Selain menghadirkan Wamenkumham  dan  Direktur Bimkemas dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga menghadirkan Ketua DPP Ipkemindo, Junaedi  yang juga seorang Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama sebagai narasumber.

Acara Konstek yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Agung Reksono Seto ini diikuti oleh  PK dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) yang bertugas di Bapas Kelas I Yogyakarta, Bapas Kelas II Wonosari, dan Bapas di wilayah Jawa Tengah. Selain dihadiri langsung, acara Konstek ini juga diikuti secara daring oleh PK/APK seantero Indonesia.

“Harapannya setelah acara ini, kami para Pembimbing Kemasyarakatan semakin memahami implementasi dari KUHP dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang baru ini, karena PK memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan kedua undang-undang baru ini,”harapnya. (rd1/hen)

Redaktur: Ja’faruddin AS

 

58 / 100

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *