YOGYAKARTA – Program M3K atau Mundur Munggah Madep Kali (mundur, naik, dam menghadap sungai) dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pemukiman warga di pinggir sungai di Kota Yogyakarta sudah diterapkan. Namun, di Sebagian wilayah Program M3K, masih dinilai perlu disempurnakan, karena masih rawan terkena banjir. Diantaranya di bilangan RW 5 Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Kondisi rumah warga yang terdampak Program M3K tersebut mendapat perhatiann anggota DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto S.IP. Menurut Fokki, khususnya di wilayah RW 5 Klitren, bentuk bangunan rumah warga masih tidak ramah hujan.
“Artinya bila terjadi hujan maka depan rumah pasti akan ketampu (terciprat) air hujan sehingga pintu depan dan jendela kena air secara langsung,” tutur Fokki di sela meninjau gerakan advokasi Repdem Kota Yogyakarta yang mendampingi warga mengakses Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos, Kamis (16/02/2023) di salah satu balai RT Kampung Klitren Lor.
Fokki mengungikapkan, selama ini rumah warga membelakangi sungai, sehingga rawan terkena banjir. Meski sekarang dengan program M3K ini rumah sudah menghadap sungai, namun ternyata juga masih rawan air masuk ke dalam rumah, karena struktur bangunan yang belum memperhatikan penahan air yang efektif.
“Jalan di depan rumah yang rencananya sebagai jalan inspeksi juga kurang ramah dilewati untuk mobilitas warga, terlebih untuk dilewati kendaraan,” ujar Anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Sejak sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan Program M3K, Fokki memang sudah terlibat langsung mendampingi 9 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak langsung program tersebut. Dalam agenda turun ke bawah (Turba) ini, Fokki berdialog langsung dengan ketua RT dan beberapa warga yang juga terkena dampak dari program M3K.
Setelah mendengar dan melihat langsung fakta dan situasi dari warga terdampak Program MK3 tersebut, Fokki menyampaikan akan menindaklanjuti aspirasi warga.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2023 di wilayah Klitren Lor akan masuk anggaran Rp 1 Miliar untuk penataan kawasan kumuh. Fokki akan mengagendakan segera untuk melakukan komunikasi dengan Dinas PUPKP serta Kemantren maupun Kalurahan supaya dana tersebut bisa masuk atau dialokasikan di wilayah RW 5 Klitren Lor.
“Warga di sini telah melaksanakan program M3K dengan penuh pengorbanan baik materiil maupun hak kepemilikan tanah. Bahkan ada satu warga yang punya SHM (Surat Hak Milik) merelakan untuk turun status haknya menjadi HGB (Hak Guna Bangunan) demi terlaksananya M3K yang merupakan program pembangunan dari pemerintah ini,” tandas Fokki.
Salah seorang Ketua RT Setempat, Pandu mengatakan, mewakili warga ia menyampaikan terima kasih kepada Fokki yang sudah memberikan perhatian lebih kepada warganya yang terdampak Program MK3.
“Kami menyampaikan terimakasih kepada Mas Fokki yang telah mendampingi permasalahan warga selama ini dan juga menyampaikan aspirasinya supaya diteruskan kepada pemerintah berkaitan dengan program M3K ini,” ucapnya. (kt1)
Redaktur: Faisal
