JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pertanyaan mengenai keberhasilan pemerintah mulai bergeser dari sekadar jumlah program menuju persoalan yang lebih mendasar: apakah Prabowo telah membangun negara yang kuat atau baru pemerintahan yang kuat?
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai dua tahun terlalu singkat untuk menghakimi pemerintahan yang belum mencapai separuh masa jabatan. Namun, periode tersebut sudah cukup untuk membaca karakter seorang presiden.
“Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden,” kata Komaruddin.
Menurut dia, dalam dua tahun seorang presiden mulai menunjukkan obsesinya, cara menggunakan kekuasaan, orang-orang yang dipercaya, serta kemampuannya menerjemahkan gagasan kampanye menjadi kebijakan publik.
Prabowo memasuki Istana dengan modal politik kuat. Pengalaman panjang sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai dan calon presiden turut membentuk pandangannya mengenai nasionalisme, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi.
Di tengah ketidakpastian geopolitik, mulai perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China hingga perebutan sumber daya strategis, gagasan kemandirian nasional dinilai relevan.
Namun, Komaruddin mengingatkan, negara kuat tidak cukup hanya memiliki presiden yang tegas.
“Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara,” ujarnya.
Prabowo memiliki sejumlah agenda besar, seperti swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan dan pembangunan manusia. Salah satu program yang paling menonjol adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam rancangan APBN 2026, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun. Komaruddin menilai gagasan MBG penting karena negara tidak hanya bertugas membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan anak-anak tumbuh sehat.
Namun, besarnya skala program menuntut tata kelola yang semakin profesional. Standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, tenaga profesional, pengawasan dan pertanggungjawaban harus diperkuat.
“Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya,” kata Komaruddin.
Hal serupa berlaku pada agenda swasembada pangan. Pemerintah menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton pada pertengahan 2026.
Bagi Komaruddin, angka tersebut penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemerintah harus membuktikan apakah petani semakin sejahtera, harga pangan terjangkau, produktivitas meningkat dan ketergantungan impor berkurang tanpa mengganggu stabilitas harga.
“Swasembada bukan sekadar kemampuan negara menumpuk beras di gudang. Swasembada adalah kemampuan sebuah bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Komaruddin juga menyoroti gagasan strong state yang menjadi salah satu karakter pemerintahan Prabowo. Negara kuat, menurut dia, memang diperlukan untuk menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik dan melindungi masyarakat.
Namun, kekuatan negara harus diimbangi kontrol institusional.
“Demokrasi memang membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus masyarakat sipil yang kuat. Membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu melakukan kontrol,” katanya.
Ia mengingatkan, kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan dan mengarah pada pemerintahan otoriter.
Dari sisi politik, kemampuan Prabowo merangkul banyak kekuatan membuat koalisi pemerintah menjadi besar. Kondisi tersebut memberi keuntungan karena oposisi parlementer relatif lemah. Namun, semakin besar koalisi, semakin kecil pula ruang oposisi formal.
“Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin,” ujar Komaruddin.
Karena itu, stabilitas politik tidak boleh dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.
Persoalan lain adalah kemampuan pemerintah mengeksekusi banyak agenda secara bersamaan. Pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pendidikan hingga kesehatan membutuhkan mesin birokrasi yang efektif.
Komaruddin menilai menteri tidak boleh hanya menjadi pelaksana perintah presiden. Menteri harus mampu menyaring, menerjemahkan dan menguji gagasan presiden, termasuk berani mengatakan jika sebuah kebijakan terlalu mahal, berisiko atau perlu ditunda.
“Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya,” katanya.
Menurut dia, ukuran keberhasilan kabinet bukan besarnya koalisi atau banyaknya tokoh terkenal, melainkan hasil.
“Ukuran sesungguhnya adalah output. Berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling penting: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?” ujar Komaruddin.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, Komaruddin menyampaikan lima catatan. Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden karena Indonesia membutuhkan institusi yang kuat. Kedua, perkuat meritokrasi dan jangan biarkan loyalitas politik mengalahkan kemampuan profesional.
Ketiga, jaga disiplin fiskal dan pastikan setiap rupiah anggaran memiliki social return yang jelas. Keempat, perbaiki komunikasi publik dan terbuka terhadap kritik. Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan pemerintahan yang tidak boleh dikritik.
“Kritik bukan sabotase. Kritik adalah mekanisme koreksi,” katanya.
“Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik,” lanjutnya.
Komaruddin menilai sejumlah agenda Prabowo patut didukung, terutama ketahanan pangan, program gizi dan kemandirian ekonomi. Namun, terlalu dini menyebut seluruh agenda tersebut berhasil karena sebagian besar masih berada pada tahap membangun fondasi.
“Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya. Bukan pidato, bukan jumlah program, bukan banyaknya proyek, bukan pula besarnya koalisi,” ujar Komaruddin.
Pada akhirnya, masyarakat akan menilai apakah anak keluarga miskin memperoleh gizi lebih baik, petani semakin sejahtera, lapangan pekerjaan bertambah, pendidikan membaik, hukum semakin dipercaya, korupsi semakin terkendali dan birokrasi semakin profesional.
Media sosial membuat keluhan dan harapan masyarakat semakin mudah terdengar. Pemerintah memiliki kesempatan menggunakan suara publik tersebut sebagai bahan evaluasi.
Prabowo, kata Komaruddin, memiliki obsesi besar menjadikan Indonesia berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati. Tantangan berikutnya adalah mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial.
“Sejauh ini ia telah mengonsolidasikan kekuasaan. Kini tantangannya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah,” ujarnya.
Di tengah mulai munculnya dinamika menuju Pemilu 2029, evaluasi terhadap para pembantu presiden juga diperlukan. Komaruddin mendorong Prabowo mengganti pejabat yang tidak efektif atau tidak memiliki kapasitas memadai.
Ia mengibaratkan pemerintahan seperti tim sepak bola: pemain yang tidak efektif harus diganti dengan pemain yang lebih profesional.
“Profesionalitas dan prinsip meritokrasi lebih penting dari loyalitas yang selalu ingin menggembirakan dan memuji bosnya,” kata Komaruddin.
Pada akhirnya, pertaruhan pemerintahan Prabowo bukan hanya soal seberapa kuat kekuasaan terkonsolidasi, tetapi apakah kekuatan tersebut mampu menghasilkan institusi negara yang kuat, pemerintahan yang efektif, demokrasi dengan kontrol yang sehat, dan kehidupan rakyat yang benar-benar lebih baik. (pr/kt1)
