Minggu, 20/07/2014 14:51 WIB | Dibaca: 1035 kali

Panglima TNI dan Kapolri: Jangan Datang ke KPU 22 Juli, Kecuali Saksi


Panglima TNI, Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman. Foto: doc/Istimewa

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi, Sutarman menghimbau kepada para simpatisan dan tim pemenangan dari kedua Kubu Capres-Cawapres agar tidak melakukan mobilisasi massa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penghituangan suara Pilpres 22 Juli mendatang.

"Tidak perlu ke KPU, cukup saksi, dan kami juga akan mengawasi. Mari kita jaga suasana Pilpres ini agar tetap damai," ungkap Kapolri saat menghadiri deklarasi damai relawan kedua kubu Capres-Cawapres di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (20/07/2014).

Dikatakan Kapolri, jika ada hal-hal yang nantinya kurang memenuhi keadilan, maka hal itu harus diselesaikan dengan jalur yang benar melalui MK.

"Tapi tidak perlu gontok-gontokan," tandasnya.

Dalam acara deklarasi damai yang diprakasai oleh Relawan Bersatu Pro NKRI ini, juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Panglima TNI dalam sambutannya menuturkan, para relawan, tim pemenangan dan simpatisan kedua pasangan Capres dan Cawapres harus turut menjaga kemanan, ketertiban, dan kedamaian penghitungan suara di KPU 22 Juli mendatang.

"Bangsa kita adalah bangsa yang besar, mari kita bersama-sama menjaganya. Jangan sampai bangsa kita terpecah belah. Siapapun yang nanti diputuskan KPU menjadi pemenang, hendaknya kita hormati. Kita semua harus menjaga keutuhan NKRI," tuturnya.

Deklarasi ini menelurkan lima butir perdamaian pasca pemilu presiden dari Relawan Bersatu Pro NKRI dan Pemilu Jurdil.

1. Menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

2. Menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa.

3. Mengajak seluruh elite politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

4. Mengawal hasil perhitungan/rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkapastian hukum.

5. Meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral. (lia/ded)

Redaktur: Tarnowo

 


 





Baca Juga