Kamis, 26/02/2015 18:27 WIB | Dibaca: 1192 kali

Mengembalikan Martabat Indonesia


oleh : Siti Ulfaati*

Selesai sudah perhelatan politik pemilu tahun 2014. Akhirnya pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla yang didukung Koalisi Indonesia Hebat (PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI) mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa yang didukung Koalisi Merah Putih (Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP) dengan perolehan suara 52%- 48%. Walaupun sempat diwarnai dengan banding ke MK, ternyata semua bukti yang diajukan Prabowo dimentahkan oleh hakim konstitusi. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa dilakukan setelah pemilu selesai?

Banyak PR sudah menanti pasangan Jokowi-JK, mulai dari carut marut penegakan hukum, kesenjangan ekonomi, budaya yang sering diklaim negara lain hingga separatisme yang mulai terang-terangan menampakkan diri, Hukum yang diintervensi negara lain. Harapan rakyat yang begitu besar terhadap pasangan ini tentunya harus diimbangi dengan kerja keras dari pemerintahan terpilih.

Esensi Demokrasi

Sistem pemilu Indonesia memang mengedepankan era demokrasi. Menurut Aristoteles demokrasi adalah pemerintahan dari,oleh dan untuk rakyat, dan di Indonesia secara harfiah pemilihan presiden menggunakan metode kuantitatif, siapapun yang mendapat suara terbanyak dialah yang berhak menjadi Presiden. Permasalahannya apakah kandidat yang mendapat suara mayoritas adalah yang terbaik, cukupkah masa kampanye presiden selama tiga bulan dijadikan pedoman untuk memimpin Indonesia selama lima tahun?disini kita tidak akan memperdebatkan itu karena memang menurut Undang-Undang pasangan Jokowi-JK adalah pemimpin kita sekarang.

Fenomena Pemimpin

Jokowi adalah fenomena. Dia adalah simbol baru pemimpin Indonesia yang bukan berasal dari militer atau priyayi. Jokowi adalah rakyat biasa yang tiba-tiba mempunyai metode baru bernama blusukan untuk mengelola kota Surakarta saat menjadi walikota. Suatu yang tak lazim di tengah banyaknya pemimpin di Indonesia yang bekerja di balik dinginnya AC dan nyamannya kursi. Dengan blusukannya pula Jokowi bisa menjadi gubernur Jakarta. Belum 1,5 tahun memimpin Jokowi sudah dicalonkan menjadi Presiden. Sementara JK adalah pemain lama dalam pemerintahan karena pernah menjabat sebagai wapres zaman SBY. Latar belakangnya yang seorang pengusaha dan aktivis HMI membuatnya banyak dipercaya untuk mengurus perekonomian Indonesia.

Martabat yang Dikoyak

Dalam kontrak sosial yang ditulis JJ Rousseau mengemukakan, konsep terbentuknya negara berasal keinginan masyarakatnya untuk hidup berdampingan, sehingga mereka membuat sebuah kontrak. Tetapi lambat laun karena alam fisik dan moral setiap manusia tentu akan berkembang sehingga akan muncul perbedaan di antara mereka. Karena itulah masyarakat memberi kewenangan kepada pemerintah dengan segala aparatnya untuk mengatur mereka sebagai subyek hukum dengan harapan bisa mensejahterakan masyarakat. Sehingga sudah kewajiban pemerintah untuk melindungi segenap rakyatnya. Tetapi fakta di lapangan ternyata peran pemerintah terlalu mendominasi bahkan cenderung mengutamakan kelompoknya sendiri. Rakyat bagaikan bola pingpong yang siap dipukul dan diarahkan kemanapun tujuan pemegang bet (baca : pemerintah), seolah-olah dengan mengatasnamakan rakyat pemerintah terkadang membuat kebijakan yang dipandang tidak rasional. Akhirnya martabat rakyat selaku pemegang kekuasaan terasa dikoyak-koyak. Kenaikan BBM adalah salah satu contoh, di saat minyak dunia turun pemerintah malah menaikkan harga BBM dari 6.500 menjadi 8.500. Asumsi pemerintah bahwa subsidi BBM membuat defisit APBN dan subsidi BBM akan dialihkan ke bidang kesehatan dan pendidikan (lagi-lagi) demi rakyat. Akibatnya bisa ditebak, harga bahan pokok dan sarana transportasi menjadi melambung. Tetapi apa lacur 2,5 bulan kemudian harga BBM diturunkan menjadi 6.700. Penurunan harga BBM tidak diikuti pula dengan turunnya harga bahan pokok dan transportasi sehingga rakyat tetap menjerit

Belum lagi permasalahan BBM usai, muncul lagi permasalahan hukum antara KPK dengan Polri. Penunjukkan Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri tunggal ternyata mendapat catatan merah dari KPK. Dalam prosesnya menjadi Kapolri, BG tiba-tiba menjadi tersangka korupsi. Polri pun "membalas" dengan menetapkan pimpinan KPK, Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjajanto (BW) sebagai tersangka dalam kasus Kartu Keluarga palsu dan mengarahkan saksi palsu, cicak dan buaya jilid 3. Rakyat pun mulai terbelah opininya untuk membela KPK atau Polri. Toh apapun pilihan rakyat proses hukum tetap berlaku. Entah siapa yang memetik keuntungan dari kasus ini karena di waktu bersamaan, kontrak PT Freeport di Papua yang kembali diperpanjang pemerintah hanya terdengar sayup-sayup

Martabat pemerintah sebagai penyelenggara negara yang seharusnya berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia pun kembali turun

Harga Diri Masyarakat

Kejenuhan melihat tingkah laku pemerintah yang cenderung pasif dan hanya mementingkan kelompoknya sendiri membuat rakyat kembali mengambil alih kekuasaan yang dulu pernah "dititipkan" ke pemerintah.  Kasus Bali Nine adalah contoh nyata betapa tingginya martabat rakyat Indonesia, terutama Aceh. Tidak terima dengan pernyataan PM Australia Tony Abott yang mengungkit bantuan kemanusian yang diberikan saat tsunami untuk menekan pemerintah Indonesia dalam eksekusi mati Andrew Chan dan Myuran Syukumaran, dengan Inisiatif sendiri mereka menggalang gerakan " Koin untuk" Australia dengan maksud ingin mengembalikan bantuan tersebut. Apa yang dilakukan rakyat Aceh ini menggambarkan kepada kepada kita betapa Aceh sejak dari dulu sangat mencintai Indonesia dan tidak mau kedaulatan negara kita dikoyak-koyak

Perjalanan panjang masih menunggu Jokowi-JK dalam memimpin negeri ini, tetapi yakinlah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi makin luas pula kesempatan rakyat untuk mengawasi wakil-wakil yang mereka pilih. Apapun yang dilakukan seorang pemimpin tentunya yang akan merasakan dampak paling besar adalah rakyat, karena ketika pemerintah sudah dianggap lagi tidak becus mengurusi rakyatnya maka sejak itu pulat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar tinggal menunggu waktu untuk kehilangan martabatnya. Dan jikalau itu terjadi maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi akan segera mengambil alih kekuasaan tersebut dengan cara apapun.

 

Penulis adalah fungsionaris Badko HMI Jateng - DIY


 





Baca Juga