Minggu, 05/04/2015 22:32 WIB | Dibaca: 1253 kali

Begini Dampak Buruk Jika BBM Sering Naik Turun


doc.

YOGYAKARTA - Kebijakan pemerintah era Jokowi terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang fluktuatif mengikuti harga pasar masih terus mendapat banyak kritikan dari berbagau kalangan. Kebijakan tersebut, selain dianggap membingungkan pasar, juga diaggap tidak memiliki sistem tata kelola niaga yang baik sesuai dengan perkembangan fluktuasi harga BBM. Akibatnya, ketika harga BBM naik, semua harga komoditas cenderung naik, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh  disampaikan peneliti muda Youth Movement For Clean and Good Goverment (YMGC), Herman Wahyudi kepada jogjakartanews.com, Minggu (05/04/2015)

"Di Era Jokowi sudah berapakali BBM naik turun? efeknya apa? pertamina masih saja bilang rugi, infrastruktur yang dijanjikan dari pencabutan subsidi juga belum kelihatan, lantas dampaknya apa? yang kelihatan jelas inflasi, pasar dibuat bingung karena kebijakan itu sesungguhnya sangat prematur," kata Herman.

Herman mengatakan kalau kebijakan tersebut mesti dievaluasi oleh tim ekonomi Jokowi, sebab jika tidak kebijakan tersebut hanya akan berdampak negatif dan menyengsarakan rakyat kecil. "Saya dari awal sebenarnya sudah tidak sepakat, rakyatnya masih belum siap, sistemnya juga belum siap, semuanya belum siap. Yang selalu menjadi alasan pemerintah kan selama ini karena BBM di Indonesia terlalu murah, lantas membanding-bandingkan dengan di luar negeri, lah upah minimum di luar negeri aja lebih besar, BBM mau naik berapapun ya gak ngefek," katanya.

Ditemui di tempat berbeda, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Faroukh Muhammad mengatakan kebijakan harga BBM yang fluktuatif berdampak buruk terhadap daerah. "Terutama kontribusi terhadap kenaikan komoditas pangan dan biaya transportasi," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (04/04/2015).

Ia memberi contoh bagaimana kebijakan harga BBM yang fluktuatif berdampak pada kebijakan daerah dalam menentukan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sebab selama ini, menurutnya, dalam menentukan PBBKB daerah berasumsi bagi daerah yang ingin harga BBM lebih murah maka PBBKB-nya dibuat lebih rendah. (Bah)

Redaktur: Rudi F

 

 


 





Baca Juga