JAKARTA – Kalangan pengamat energi menilai keputusan pemerintah terhadap pengelolaan Blok Mahakam yang merupakan sumber gas alam, tidak pro ketahanan energi. Pertamina masih belum menjadi tuan di negeri sendiri.
Keputusan yang diambil pemerintah dalam pengelolaan Blok Mahakam, Pertamina hanya mendapat Jatah 70 persen participating interest (PI) dan jumlah tersebut sudah termasuk jatah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Semenetara Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation tetap diberi porsi PI yang lebih besar, sebanyak 30 persen.
“Pemerintah tidak pro kepada kebijakan kemandirian energi Naional, Presiden sudah tidak komit janji pada saat kampanye Pilpres dulu, kok kita lebih mementingkan kepentingan orang lain disaat kondisi lifting Nasional kita diangkan 800.000 BOPD ( Barel Oil Per Day, red) dan komsumsi 1.5 jt BOPD,” kata pengamat Energi Yusri Usman kepada jogjakartanews.com, Jum’at (19/06/2015) siang.
Ditandaskan Yusri, idealnya PI diambil dari yang 30 persen bukan yang 70 persen. Artinya, imbuh Yusri, pengelolaan seharusnya diserahkan 100 persen ke pertamina. Kemudian Pertamina yang menentukan share down, misalnya 30 persen ke Total dan Inpex, sesuai kesepakatan atau tidak diberikan sama sekali, demikian juga akan share down ke BUMD sesuai peraturan perundang-undangan.
“Artinya petinggi kita sudah terjangkit penyakit terjajah. Suka menjajah bangsanya sendiri. Meneror profeisonal-profesional Pertamina yang mumpuni,” tukasnya.
Menurut Yusri Pertamina sejak diberlakukannya Undang Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas (Migas) telah banyak melakukan transformasi budaya sumber daya manusianya (SDM). Sebab, diibaratkan Yusri, karena sejak itu Pertamina dari anak manja dipaksa bertarung dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain.
Dijelaskan Yusri, hasil transformasi SDM tersebut, sudah terbukti di Blok West Madura Offshore (WMO) dan Blok Offshore North West Java (ONWJ) berhasil meningkatkan produksi 100 % dibandingkan waktu dikelola oleh PT Kodeco Energy Co Ltd dan British Petroleum (BP), sementara hampir 97 % SDA di Total adalah putra putri Indonesia.
“Hanya orang yang tidak mengerti perminyakan yang lagi berkuasa selalu nyaring melagukan nyanyian kalau Pertamina 100% akan turun produksinya,” tandas Yusri.
Kalaupun Pertamina selama ini diterpa berbagai isu negatif, kata dia, hal itu tak lepas dari intervensi kekuasaan, sehingga terpaksa Pertamina melakukan kebijakan yang menyimpang
“Contohnya, akibat disposisi Dahlan Iskan (sebagai Menteri BUMN, red) tanggal 22 juli 2013.KSO lap backbone Pertamina Cepu dan Limau Timur terpaksa dilakukan. Inilah KSO tercepat di dunia, 7 hari baru ditandatangani,” pungkasnya. (pr/lia)
Redaktur: Rudi F
