Tak Beri 100% Saham Mahakam Untuk Pertamina, Bukti Pemerintah Lebih Pro Asing


ilustrasi. Foto:doc/istimewa

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang tidak menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam yang kaya akan gas alam 100 persen ke Pertamina, dinilai tidak rasional. Hal itu dikatakan direktur Energi Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahean.

“Untuk saat ini asing sangat tidak tepat lagi diikutkan di mahakam. Mestinya sekarang kita yang meneruskan sisa mahakam yang sebetulnya tinggal 30% dari cadangan total,” ungkap Ferdinand kepada jogjakartanews.com, Jumat (19/06/2015) malam.

Menurut Ferdinand, pemerintah, terutama menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, telah merubah mind set untuk nasionalisasi menjadi bisnis.

“Pemimpin kita ini sudah mengabaikan ketahanan energi demi sebuah kesepakatan bisnis,” tandasnya.

Hal senada juga dikatakan pengamat energi Nasional, Yusri Usman. Menurutnya pemerintah sudah saatnya memberikan kepercayaan penuh kepada pertamina untuk mengelola Blok Mahakam. Dengan asing mendapat jatah saham untuk Blok Mahakam, semakin menunjukkan pemerintah lebih pro asing ketimbang bangsa sendiri.

“Soal share down biarlah Pertamina yang menentukan dari 100%. Kewajiban participating interest  (PI) sesuai Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 yaitu 10% bagi daerah penghasil yang diwakili Badan Usaha Milk Daerah, yang digendong oleh Pertamina. Sementara untuk ke Total sebaiknya tidak usah diberikan saham. Sudah cukuplah mereka mengeduk  selama 50 tahun,” katanya.

Terpisah, aktivis Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ugan Gandar mengatakan, Soal Total dan Inpex yang masih diberi 30 % PI, menurutnya tidak masuk akal. Terlebih, kata Ugan, selama ini Inpex hanya memegang PI saja walaupun 50%,  sehingga tidak ada istimewanya.

“Kami belum tahu persis apa yang diputuskan  oleh presiden RI Joko Widodo . Tapi yang jelas kita sudah tidak bisa lagi percaya kepada para menterinya karena ternyata keputusan yang legal saja dipatahkan oleh Presidennya. Keputusan ini aneh karena diputuskan oleh Presiden bukan oleh Pertamina yang sudah mendapatkan kuasa kepemilikannya dari Menteri ESDM,” tukasnya.

Namun demikian, Ugan menduga bahwa keputusan yang tidak pro ketahanan energi untuk rakyat tersebut  adalah akal-akan menteri ESDM saja. Menurutnya, sebelum adanya keputusan hari ini, menteri ESDM di depan FSPPB dan tokoh-tokoh  masyarakat  seperti Prof Edi.S, Marwan Batubaran dan lain-lain menyatakan bahwa  seolah-olah pemerintah akan menyerahkan pengelolaan blok Mahakam  ke Pertamina 100%,

“Padahal permainan baru dimainkan ketika bola panas ditangan pertamina, sehingga keputusan apapun dia (Mentreti ESDM, red)  seolah-olah dibuat oleh Pertamina, maka Menteri ESDM tidak akan disalahkan,” ujarnya.

Ugan menambahkan, perjuangan FSPPB bukan bisnis tapi kedaualatan Energi -migas. FSPPB, kata dia akan merebut semua struktur migasn yang dikuasai asing, yang akan habis masa kontraknya.

“Perjuangan tersebut untuk menegakkan kembali kedaulatan negara dalam aspek energi yang pernah kita miliki puluhan tahun yang lalu. Memang,nasionalisasi migas jangan diartikan kami menolak kehadiran asing di negeri ini, tapi asing harus mengikuti aturan yang dibuat di negeri ini. Jadi Pertamina bisa tampil berwibawa di negerinya sendiri bukan seperti kacung atau budak di negerinya sendiri,” tandasnya.

“FSPPB sudah berjuang untuk blok mahakam ini  sejak 6 tahun yang lalu. dan apakah mau menerima hasilnya begitu saja? tentu tidak. Sikap kami akan ditentukan dalam konsolidasi yang akan segera kami lakukan,” pungkasnya. (lia)

Redaktur: Rudi F

 


 





Baca Juga