JAKARTA – Dalam pertemuan Sidang Umum PBB bertepatan dengan 70 Tahun PBB, Presiden Joko Widodo tidak hadir. Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Indonesia dalam forum pertemuan antar para pemimpin dunia tersebut. Kegiatan ini berlangsung sejak 25 September.
Ketidak hadiran Presiden Jokowi dan berpidato langsung di forum penting internasional tersebut disayangkan kalangan pimpinan DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Sidang Majelis Umum PBB kali ini merupakan forum yang sangat strategis, sebagai momentum bagi negara di dunia untuk menyuarakan sikap terhadap permasalahan global.
“Termasuk pengukuhan sustainable development goals (SDGs) sebagai kelanjutan MDGs. Hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh Presiden atau Kepala Negara termasuk negara-negara besar seperti AS, Rusia, RRC. Tapi kenapa Indonesia diwakilkan kepada Wapres? Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh Presiden,” kata Fadli Zon dalam keterangan pers yang diterima jogjakartanews.com, Selasa (29/09/2015).
Menurut Fadli Zon, Indonesia juga kurang lantang di forum tersebut. Sebagai negara demokrasi yang katanya ketiga terbesar dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, kata dia, suara kita tak tegas dan lantang dalam merespon permasalahan ekonomi global, konflik Suriah, konflik Timur Tengah, konflik Laut China Selatan, reformasi PBB bahkan permasalahan asap yang sudah menjadi isu regional.
“Pidato Indonesia lebih menekankan pada aspek internal (inward looking) dan kurang porsi untuk menyikapi isu global, kontemporer dan aktual,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Ditandaskan Fadli Zon, Sidang Majelis Umum PBB seharusnya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk meningkatkan profil politik luar negeri negara kita. Presiden Jokowi seharusnya tampil menunjukkan sikap Indonesia di hadapan dunia bersama pemimpin negara-negara dunia lainnya.
“Kalau alasannya berada di dalam negeri mengurusi ekonomi atau masalah domestik lainnya, sejauh ini tak kelihatan juga hasilnya,” pungkas wakil ketua umum DPP Partai Gerindra ini. (pr/kt3)
Redaktur: Herman Wahyudi
