JENEWA – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, sekaligus Ketua Delegasi DPR RI dalam sidang Parlemen Dunia/133rd Inter-Parliamentary Union di Jenewa, Swiss, menyampaikan pidatonyahari Minggu (18/10/ 2015).
Dalam pidatonya, Fadli Zon menyoroti soal pengungsi yang lari dari perang dan konflik di berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah, Afrika, hingga Asia Tenggara. Gelombang pengungsi telah memicu tantangan dan dampak sosial, serta identitas nasional negara asal pengungsi maupun negara penerima.
Untuk itu, Fadli Zon menilai dibutuhkan kesepakatan yang disetujui negara dunia untuk mengatasi gelombang pengungsi.
“Indonesia mendesak negara pihak konvensi untuk secara penuh mengintegrasikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam mengatasi pengungsi,” kata Fadli Zon dalam keterangan pers yang diterima jogjakartanews.com, Senin (19/10/2015).
Walaupun bukan negara pihak konvensi pengungsi, menurut Fadli Zon, Indonesia telah membuktikan komitmennya dalam menangani pengungsi. Komisioner PBB untuk pengungsi (UNHCR) mencatat Per Agustus 2015 Indonesia menerima 13.110 pengungsi dan pencari suaka.
“Sejarah peperangan dan nilai solidaritas yang kami miliki mengajarkan bahwa kemanusiaan ada tanpa sebab apapun. Karena itu, kami menerima dan memperlakukan pengungsi dengan baik. Di Aceh, kami menyediakan perlindungan bagi lebih dari 1.300 warga Rohingya” kata Fadli Zon.
“Kami mengajak solidaritas internasional untuk bekerja kolektif menyelesaikan masalah pengungsi” ujar Fadli Zon.
Fadli Zon juga menyoroti soal pengungsi Palestina yang hidup di kamp pengungsi Suriah. Fadli Zon mendesak perlunya langkah-langkah internasional yang baru untuk menghentikan perang dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.
“Saya menegaskan untuk menyelesaikan perang dan konflik, Dewan Keamanan PBB harus menjadi wadah yang memegang teguh nilai-nilai dan prinsip piagam PBB. Rasa kemanusiaan sejatinya memanggil kita untuk mengakhiri beragam peperangan dan konflik” tutup Fadli Zon. (pr/has)
Redaktur: Rudi F
