YOGYAKARTA – Paguyuban Pedagang Asongan Yogyakarta (PPAY) mendatangi DPRD Kota Yogyakarta untuk audiensi, Rabu (07/02/2018). Para pedagang mengadukan permasalahan terkait kasus penyitaan barang dagangan yang dilakukan oleh Satpol PP, khususnya pedagang di Beteng Vredeburg. Kedatangan PPAY tersebut diterima Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kota Yogyakarta.
Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, dalam audiensi, PPAY memohon supaya para pedagang di seputar Museum Benteng Vredeburg dapat melakukan kegiatan niaga di dalam kawasan musem benteng. Hal itu, kata dia, untuk menunjang dan menghidupkan beteng vrederburg sebagai destinasi wisata di Kota Yogyakarta dengan menawarkan konsep seperti Makam Bung Karno di Blitar atau Candi Borobudur n Prambanan.
“Dengan tawaran itu kepentingan hak ekonomi rakyat dan kepentingan pemerintah menjadi nyambung dan muaranya juga kesejahteraan rakyat. Harus diingat bahwa kemerdekaan dideklarasikan tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tukas pimpinan komisi D DPRD Kota Yogyakarta ini
Ditandaskan Fokki, Setiap warga negara memiliki hak dalam mengupayakan hidup. Hal ini, kata dia, dijamin dalam UU Dasar Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
“Selain itu dalam pasal Pasal 33 ayat (4) menyebutkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” tegasnya.
Terkait persoalan PPAY tersebut, dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak Ekonomi warga negara, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta meminta Supaya pedagang beteng yang tergabung dalam PPAY bisa membuat surat audiensi ke Pemerintah Kota Yogyakarta untuk bisa berdialog mencari solusi yg terbaik.
“Disamping itu juga beraudiensi kepada Pemerintah DIY supaya bisa diakomodir ketika terjadi penataan sentra PKL di bekas gedung bioskop Indra. Sebelum bisa dipindahkan mohon ada kebijakan yg terbaik untuk dapat mencari sesuap nasi demi menghidupi keluarganya,” tukas Fokki. (kt1)
Resdaktur: Faisal
