Antisipasi Kericuhan Paska Pilpres, Buya Syakur Minta Polri Berlakukan Status Darurat


Pengasuh Ponpes Cadangpinggan, Indramayu, KH. Buya Syakur Yasin. Foto: ist

INDRAMAYU – Paska Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, mencuat isu people power (pengerahan masa) menolak hasil Pemilihan Presiden. Terkait hal tersebut, KH. Buya Syakur Yasin Pengasuh Ponpes, Cadangpinggan, Sukagumiwang, Indramayu, Jawa Barat angkat bicara.

Ia mengimbau semua pihak untuk menahan diri, demi tetap terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan negara Indonesia ini bukan pemberian cuma-cuma, melainkan buah pengorbanan keringat, darah dan nyawa para pahlawan,

“Makanya masing-masing diimbau untuk menahan diri. Persatuan dan kesatuan harus kita pertahankan berapapun harganya, secara bersama, harapan saya itu.Terlalu mahal kalau bangsa kita dikorbankan kalau hanya untuk ambisi pribadi,” tuturnya Kamis (09/05/2019) malam.

Menurut Buya Syakur demonstrasi atau menyatakan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara dan diatur dalam Undang-Undang. Namun demikian, jika demonstrasi sudah anarkis apalagi sampai ada upaya makar atau menggulingkan kekuasaan yang sah, maka aparat negara dalam hal ini Polri harus bertindak tegas,

“Kalau anarkis, makar, harus tembak di tempat. Ini demi menyelamatkan bangsa. Kalau negara ini bubar kita mau tinggal dimana, kasihan anak cucu kita nanti,” tegas Kyai yang pernah bekerjasama dengan BNPT untuk program deradikalisasi terpidana teroris , salah satunya Abu Thalut.

Buya Syakur menilai demo, kegaduhan tidak bisa dihindarkan dalam momentum politik, namun harus terkendali. Dia juga meminta Polri memberlakukan status darurat sipil yang diberlakukan hingga 3 bulan ke depan sampai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sebab, ia menengarai berbagai kemungkinan bisa terjadi dan perlu antisipasi provokasi yang meluas sehingga menimbulkan perang sipil atau perang saudara,

“Kalau ada pertumpahan darah nanti akan banyak negara luar yang intervensi, nanti kita bisa menjadi seperti (negara) Timur Tengah yang terpecah belah,” ujar kyai yang juga banyak memberikan tausiayah perdamaian melalui Chanel You Tube ini.

Menurutnya, saat ini Polri sedang menghadapi ujian yang maha besar, sehingga ia meminta Polri harus membuktikan jati dirinya yang sesungguhnya untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia,

“Bagaimanapun ini masalah sipil yang menghadapi Polisi, Tentara kan hanya bantu. Disini kalau berhasil saya acungkan jempol, Polri naik di mata rakyat, kalau mampu menyelamatkan bangsa ini,” imbuhnya.

Namun demikian kyai yang mengasuh sedikitnya 1500 santri ini mengingatkan agar masyarakat jangan terlalu cemas sehingga kehilangan akal. Ia meminta jangan berlebih-lebihan menyikapi isu adanya pengerahan massa, namun demikian jangan terlalu percaya diri dan meremehkan dengan menganggap ancaman people power atau revolusi hanya sekadar gertakan,

“Kemungkinan kedua-duanya bisa terjadi. Usul saya setelah real count KPU diumumkan sampai pelantikan Presiden, ada status undang-undang kedaruratan. Itu anjuran saya,” tandasnya.

Meski demikian, ia mengaku sebenarnya tidak terlalu gelisah dengan kegaduhan yang terjadi sebelum masa kampanye hingga proses pemilu berlangsung. Itu ia anggap sebagai proses demokrasi. Adapun kegaduhan selama ini lebih banyak bersumber dari hoax di sosial media,

“Saya melihat sebelum masuk masa kampanye masih kegaduhannya wajar. Sekarang sudah tidak wajar lagi,” ujarnya.

“Proses demokrasi ratusan tahun, banyak korban banjir darah, makanya kita jangan terburu putus asa, kawal demokrasi jangan sampai mundur,” seru Buya Syakur Yasin. (kt1)

Redaktur: Hamzah


 





Baca Juga