DPRD Kota Yogyakarta Sumbang Anggaran Kunja dan Mamin Rp 5 Miliar untuk Penanganan Covid 19


Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto S.IP . Foto: Ist

YOGYAKARTA –Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta membahas realokasi anggaran kegiatan DPRD Kota Yogyakarta di tahun anggaran 2020, Selasa (07/04/ 2020). Salah satu bahasan penting adalah  terkait partisipasi aktif dalam penanganan Covid 19.

Dalam rapat yang diikuti oleh semua fraksi yang ada di DPRD Kota Yogyakarta tersebut telah disepakati bahwa anggaran kunjungan kerja (Kunja) ke luar daerah dan makan minum (Mamin) disumbangkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan Covid19 yang akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas yang diketua Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Purwadi,

“Dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta, disepakati anggaran sebesar kurang lebih Rp 5 Milar disumbangkan dalam rangka penanganan Covid19 dimana itu sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi,” kata Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto S.IP dalam keterangan pers, Selasa (04/07/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, kebijakan tersebut dilandasi atas kepedulian semua pemangku kepentingan yang ada di pemerintah untuk bergotong royong bersama sama memenangkan pertempuran melawan covid19. Disamping itu, kata dia, diharapkan dana tersebut juga bisa digunakan untuk recovery perekonomian rakyat sehingga bangunan perekonomian rakyat segera dapat pulih kembali,

Fokki menjelaskan, dalam rapat tersebut, juga disepakati fungsi pengawasan dari Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta supaya bisa dilakukan secara cermat sehingga redesign anggaran APBD Kota Yogyakarta dalam penanganan covid19 dengan dasar hukum permendagri 20 tahun 2020 dari sisi perencanaan sampai kepada implementasinya benar benar sesuai dengan fakta di lapangan,

“Artinya permasalahan di bidang kesehatan, bidang bansos dan bidang ekonomi harus tepat sasaran. Dan kami juga mengingratkan aparat birokrasi supaya jangan melakukan penyunatan/atau tindak pidana korupsi dalam perencanaan sampai kepada penggunaan anggaran covid19 ini,” pungkas Fokki. (kt1)

Redaktur: Fasial

 

 


 





Baca Juga