Tahun Baru 2026 menjadi momentum yang tak lagi berhias warna sukacita bagi sebagian besar korban bencana di Sumatera, terutama warga Aceh. Ketika di belahan lain Nusantara malam pergantian tahun dirayakan dengan pesta, musik, dan kembang api, sebagian warga Sumatera justru menyambut tahun baru dalam suasana duka dan ketidakpastian.
Pergantian tahun biasanya ditandai oleh cahaya dan suara. Langit yang menyala oleh kembang api, hitungan mundur yang riuh, dan harapan yang dirayakan bersama. Namun saat kalender berganti ke 1 Januari 2026, tidak semua wilayah Indonesia menyambutnya dengan sorak-sorai. Di sebagian Sumatera—terutama Aceh—tahun baru datang dalam sunyi, ditemani sisa lumpur, reruntuhan rumah, dan tenda-tenda pengungsian yang berdiri seadanya.
Hujan yang turun tanpa jeda sejak akhir November 2025 telah mengubah banyak hal. Curah hujan ekstrem memicu banjir bandang dan tanah longsor di berbagai wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana itu merenggut nyawa, merobohkan rumah, memutus jalan, serta memaksa ratusan ribu orang meninggalkan tempat tinggal mereka. Hingga akhir Desember, lebih dari seribu korban jiwa tercatat, sementara hampir satu juta warga terdampak dan harus berjuang bertahan di tengah keterbatasan.
Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada keluarga yang terpisah, anak-anak yang kehilangan orang tua, dan lansia yang harus memulai hidup baru di tempat yang asing. Ada kampung-kampung yang berubah rupa, sawah yang tertimbun lumpur, serta ruang hidup yang hilang dalam hitungan jam. Bagi banyak warga, waktu seolah berhenti pada hari ketika air datang tanpa peringatan.
Tahun Baru yang Datang Tanpa Pesta
Di banyak desa di Aceh, malam pergantian tahun tidak diisi terompet atau panggung hiburan. Tidak ada hitungan mundur atau letupan kembang api. Yang terdengar justru doa-doa lirih, lantunan ayat suci, dan percakapan pelan di antara keluarga yang berkumpul di pengungsian. Sebagian warga masih menanti kabar anggota keluarga yang belum ditemukan. Sebagian lainnya mencoba berdamai dengan kehilangan, sambil bertanya-tanya bagaimana hari esok akan dijalani.
Di tengah tenda-tenda darurat, tahun baru hadir tanpa seremoni. Ia datang sebagai kelanjutan dari hari-hari yang berat. Ketika daerah lain merayakan awal tahun dengan resolusi dan harapan baru, warga di wilayah terdampak bencana menjalani pergantian tahun dengan perasaan yang berbeda. Bagi mereka, 2026 bukan tentang rencana jangka panjang, melainkan soal bertahan hidup dari satu hari ke hari berikutnya.
Di Antara Upaya dan Keterbatasan
Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah terdampak. Pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, serta berbagai relawan kemanusiaan juga telah mengerahkan bantuan. Evakuasi korban, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga pembangunan hunian sementara terus dilakukan, meski kerap terkendala medan yang sulit dan akses yang terputus.
Namun hingga tahun berganti, status bencana nasional belum ditetapkan. Pemerintah berpendapat bahwa penanganan tetap dapat berjalan melalui koordinasi antara pusat dan daerah tanpa harus menetapkan status tersebut. Menurut pemerintah, bantuan dan sumber daya nasional sudah dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Di sisi lain, sejumlah pihak—mulai dari anggota parlemen, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil—menilai skala dampak bencana ini telah melampaui kemampuan daerah. Mereka berpendapat, penetapan status bencana nasional dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian, mempercepat pencairan anggaran, serta memastikan pemulihan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Perdebatan ini berlangsung di ruang kebijakan. Namun bagi warga di pengungsian, yang paling dinantikan bukanlah istilah atau status administratif, melainkan kepastian yang sederhana: kapan bisa kembali ke rumah, kapan anak-anak bisa bersekolah lagi, dan kapan kehidupan bisa benar-benar dimulai ulang.
Hukum, Kebijakan, dan Ruang Tafsir
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional dengan mempertimbangkan jumlah korban, luas wilayah terdampak, kerusakan, serta dampak sosial-ekonomi. Namun dalam praktiknya, aturan teknis yang rinci masih menyisakan ruang tafsir.
Ketiadaan batasan yang tegas membuat penetapan status sering kali menjadi keputusan administratif dan politis, bukan semata-mata soal angka. Bagi para penyintas, status itu mungkin terdengar abstrak. Namun dalam praktiknya, keputusan tersebut dapat memengaruhi kecepatan pemulihan, besarnya sumber daya yang dikerahkan, dan seberapa lama perhatian publik bertahan.
Sebuah Ajakan untuk Mengingat
Tahun baru selalu membawa harapan. Namun harapan juga membutuhkan ingatan. Di tengah kemeriahan 2026, bencana di Sumatera mengingatkan bahwa tidak semua warga Indonesia memulai tahun dengan pijakan yang sama.
Simpati tidak cukup berhenti pada ucapan belasungkawa atau doa sesaat. Ia perlu hadir dalam perhatian yang berkelanjutan, kebijakan yang berpihak pada korban, serta kesadaran kolektif bahwa duka di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya adalah duka kita bersama.
Saat kembang api telah padam dan panggung hiburan dibongkar, warga terdampak bencana masih ada di sana—menunggu air benar-benar surut, menunggu rumah dibangun kembali, dan menunggu negara hadir sepenuhnya. Tahun baru telah datang. Bagi mereka, harapan masih harus diperjuangkan, perlahan, dalam sunyi, dan dengan kesabaran yang panjang.(*)
