JAKARTA — Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta. Program ini ditujukan untuk memperkuat peran media dalam mengawal kehidupan dan pembangunan desa.
Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus mengatakan desa seharusnya tidak ditempatkan sebagai bagian yang dinomorduakan dalam pembangunan. Menurut dia, desa justru dapat menjadi garda depan sekaligus etalase negara.
“Saya setuju desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,” kata Firdaus.
Pengukuhan itu berlangsung ketika informasi mengenai situasi Jakarta, termasuk kabar tentang eskalasi demonstrasi, beredar luas. Hasyim S. Djojohadikusumo menilai kegiatan SMSI tersebut sekaligus menunjukkan kondisi Jakarta yang tetap aman.
“Saya percaya SMSI, saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu saya datang,” kata Hasyim yang menjadi pembicara utama dalam dialog nasional seusai pengukuhan.
Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan kehadirannya menjadi semacam kesaksian langsung mengenai situasi Jakarta.
“Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testimoni nyata di sini, Jakarta aman dan kondusif. Selamat SMSI, ini kegiatan positif dan sangat bagus,” ujarnya.
Pokja Newsroom Jaga Desa untuk tahap awal melibatkan lima provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Firdaus menyebut lima wilayah itu sebagai proyek percontohan sebelum program diperluas ke provinsi lain.
“Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI. Dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,” ujar Firdaus.
Hasyim dalam kesempatan itu mengingatkan media agar tidak menyampaikan informasi secara sepotong. Menurut dia, informasi yang kehilangan konteks dapat mempengaruhi cara publik memahami sebuah kebijakan.
“Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,” kata Hasyim.
Ia menyoroti informasi yang dilepaskan dari konteks karena dapat mendistorsi kebijakan yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, kata Hasyim, pemerintah juga perlu mendengar pandangan dari kelompok di luar pemerintahan.
Hasyim mengatakan pihaknya telah mengagendakan dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung. Masukan dari perguruan tinggi itu akan disampaikan kepada pemerintah.
“Sebagai penasihat Presiden, masukan-masukan dari kampus akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada Presiden untuk pembenahan,” ujarnya.
Selain membahas peran media, Firdaus menyampaikan persoalan fasilitas Dewan Pers. Ia menilai gedung yang menjadi pusat aktivitas Dewan Pers tersebut sudah tidak cukup representatif untuk menampung kebutuhan berbagai konstituen pers.
“Di tempat ini Dewan Pers bermarkas, segala kegiatan Dewan Pers digerakkan dari gedung ini, tetapi konstituen belum bisa diakomodasi. Jadi mereka terpisah-pisah sesuai dengan kondisi masing-masing,” kata Firdaus.
Hasyim menyambut usulan tersebut. Ia mengatakan akan menyampaikannya kepada Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.
“Sayang saya baru mendapat masukan ini sekarang. Kemarin baru saja bertemu dan berdialog panjang lebar dengan Menkomdigi Meutya Hafid,” ujar Hasyim.
Sekitar seratus peserta dan undangan menghadiri pengukuhan tersebut. Acara dilanjutkan dengan dialog nasional yang menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Prof. Dr. Achmad Riyad U.B., Ph.D., Dewan Penasihat SMSI Jawa Timur, serta pakar ekonomi dan perbankan.
Dialog dipandu Prof. Dr. Albertus Wahyu Rudhanto, guru besar PTIK. Diskusi membahas sejumlah persoalan pers, ekonomi, dan kebijakan nasional dengan tanggapan dari peserta. (pr/kt1)
