YOGYAKARTA – Direstuinya Joko Widodo oleh Ketua Umum PDI P untuk menjadi presiden diprediksi akan mengubah jalannya peta politik tahun ini. Pasalnya, dalam survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga selalu menunjukkan Jokowi – sapaan akrab Joko Widodo- menjadi pilihan paling banyak masyarakat.
Meski begitu, pandangan berbeda diungkapan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar. Menurutnya, sekalipun dia populis, masih harus dilihat pula sejauh mana dia berpihak kepada rakyat. Sejauh ini, memang, Jokowi sangat populis dengan masyarakat sipil, media dan dunia pasar. Akan tetapi, ada beberapa hal yang masih belum nampak pada diri Jokowi.
Haris menuturkan, beberapa hal tersebut diantaranya terkait dengan pelanggaran HAM, reforma agraria, dan penyelamatan sumber energi. “Sejauh mana jokowi bercokol pada agenda-agenda keadilan. Mau menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu,” kata Haris, Jumat (21/03/2014).
Sejauh ini, isu yang dinaikkan adalah soal nasionalisasi energi. Akan tetapi, jika dilakukan nasionalisasi berarti perusahaan dan pelaku bisnis (pihak asing-red) ada. “Tapi menghentikan praktik-praktik eksploitasi sumberdaya energi, reforma agraria, pelanggaran HAM masa lalu, penataan sektor peradilan dan keamanan, dan menjaga keberagaman, itu yang penting,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai masyarakat lebih disibukkan dengan soal dukung-mendukung saja. Jokowi kalau memang populis harus dilingkari dengan kepentingan-kepentingan yang substansial. “Jangan hanya dibiarkan populis tanpa dibawakan agenda yang penting,” pungkasnya. (kim)
Redaktur: Azwar Anas
