Indikasi Kecurangan Pilpres Dibeber, 10 Juta Kertas Suara Golput Diduga Diselewengkan KPU

JAKARTA – Dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diungkapkan Sekretaris Jenderal Center for Democracy And Social Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh.

Dia mengungkapkan dari 45 % orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional, tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput. Sedikitnya 10 juta kertas suara yang tidak digunakan tersebut, diselewengkan oleh KPU.

Asumsi Umar tersebut berdasarkan data rekapitulasi suara (Pilpres) yang diduga berasal dari catatan TNI/Polri yang lebih rinci.

Dikatakan Umar, kalau di KPU tidak menjelaskan berapa nilai yang golput, berapa partisipannya. Sedangkan berdasar data yang didua dari TNI/Polri berdasar hasil dari Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), menyebutkan secara rinci berapa partisipan, berapa yang rusak, berapa yang sah.

“Kemudian media ada atau media sosial mengatakan 58 juta (suara, red) yang hilang. Padahal tidak. Sekitar 10 jutaanlah yang raib, yang diselewengkan KPU. Ini sangat criminal. Ini sangat manipulatif,” katanya sebagaimana dalam video Youtube yang diunggah Satrio Herlambang pada 21 Juli 2014, berjudul: Prabowo Unggul 54%, Fakta Hasil Pilpres 2014 Ditangan TNI Dan Polri (Umar Abduh).

Umar yang dalam video menunjukkan data yang diduga bersumber dari TNIPolri juga menyebut hasil rekapitulasi yang didapatkannya tersebut mencatat Prabowo meraih 54% suara.
Namun demikian Umar mengaku tidak memiliki keterkaitan dengan kedua calon presidan tersebut. Apa yang dilakukanya hanya untuk mengungkap sebuah kejanggalan dalam proses pelaksanaan Pilpres.

“Sayamendengar dari TNI/Polri itu sejak satu hari setelahnya ( setelah pelaksanaan Pilpres, red), menyatakan yang menang adalah nomor 1. Tapi saya ndak mau, saya ngga ada urusan sama kedua-duanya, wong saya abstain sejak 77 (tahun 1977, red),” ungkapnya dalam video.

Di sisi lain, Umar sendiri mempertanyakan apa kepentingan TNI/Polri melibatkan diri dalam Pilpres, sebab tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dia menduga ada user yang memerintahkannya yaitu Presiden, dan jika demikian seharusnya rakyat juga boleh mengetahuinya.

” TNI dan polri meyatakan data ini bukan untuk konsumsi publik, tapi kenapa disetor kepada yang paling berkuasa?” tanyanya.

Belakangan diketahui video tersebut diambil dalam sebuah diskusi bertema “Benarkah Penyelengara Pemilu Bebas dari Campur Tangan Peserta Pemilu dan Intervensi Asing” yang diselenggarakan Institut Ekonomi Politik dan Soekarno Hatta (IEPSH), di kawasan Cafetaria Taman Ismail Marzuki Jakarta, Senin (21/07/2014) malam.

Dalam video dengan link: http://www.youtube.com/watch?v=x8WoJBklpVE berdurasi 18 menit 2 detik itu, selain Umar, terlihat pembicara lain, diantaranya Sayuti Asyathri salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan Mantran Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Mantan Aster KSAD Mayjen TNI (purn) Saurip Kadi, Direktur IEPSH, M. Hatta Taliwang yang salah satu pendiri PAN, Poppy Dharsono yang mantan Angota DPRD (2009-2014), serta Taufik Budiman, SH. MH, pengacara yang sedang somasi KPU. (lia)

Redaktur: Rudi F

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.