JAKARTA – Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Kasus suap Innospec senilai lebih dari USD 2,8 Juta yang dilakukan terhadap beberapa pejabat di Pertamina dan kementrian energi pada kurun tahun 2000 hingga 2005. Sebab, kasus tersebut telah dinaikkan statusnya oleh KPK pada tahun 2011 dengan menetapkan Suroso Atmo Martoyo mantan direktur Pertamina menjadi tersangka pada tanggal 29 November 2011 lalu dan WSL direktur PT SI pada tanggal 01 Januari 2012.
“Namun sampai saat ini sejak ditetapkan sabagi tersangka lebih dari 3 tahun lalu, kasus ini tidak mengalami kemajuan. KPK seperti sengaja membiarkan kasus ini tidak bergerak, ada apa dengan KPK?” tanya aktivis Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahea dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (03/01/2015).
Dikatakan Ferdinand, pengadilan Inggris bahkan telah menjatuhkan vonis kasus suap Inospect degan menghukum Inospect membayar denda sebesar USD 12,7 Juta atas tuntutan Serious Fraud Office (SFO) Lembaga anti rasuah Inggris pada maret 2010 karena terbukti menyuap beberap pejabat di Indonesia.
“Ini Berbanding terbalik dengan yang dilakukan KPK dengan mendiamkan kasus ini menjadi beku. Apakah ada kekuatan yang memaksa KPK untuk tidak menindak lanjuti kasus ini? KPK harus segera menindaklanjuti kasus ini, sungguh aneh dan janggal jika di KPK ada tersangka lebih dari 3 tahun tidak ditindak lanjuti,” tandas Ferdinand.
Lebih lanjut Ferdinand menekankan, kasus ini hendaknya menjadi momentum bagi KPK untuk melakukan pemberantasan mafia migas. KPK, kata dia, juga harus mengembangkan penyidikan dan tidak berhenti pada SAM dan WSL.
“Sangat tidak mugkin kasus ini terjadi tanpa keterlibatan atau sepengetahuan dirut Pertamina masa itu. KPK jangan jadi pemain akrobat hukum, KPK harus segera tindak lanjuti kasus ini dengan memeriksa para tersangka dan Dirut Pertamina waktu itu. KPK jagan main-main dengan kasus ini,” tegas Ferdinand Hutahea. (pr)
Redaktur: Rudi F
