YOGYAKARTA – Menyambut kembalinya presiden Jokowi dari Jepang dan China ke tanah air, pemerintah melalui kementerianESDM telah menetapkan penyesuaian harga BBM yang baru. Pertanggal 28 Maret 2015 harga BBM Premium untuk daerah penugasaan di luar Jawa, Madura dan Bali (Jamali) naik menjadi 7300 per liter, sedangkan solar naik menjadi 6900 per liter. Dengan kebijakan ini, pemerintahan Jokowi yang sering gembar-gembor sebagai rezim pro rakyat kembali dipertanyakan.
“Memang ini merupakan konsekuensi dari dicabutnya subsidi. Tetapi kebijakan itu pun sebenarnya juga bermasalah karena sama sekali tidak memperhatikan jeritan rakyat. Pemerintah terkesan buta dan tuli, tidak mau mendengar kepedihan yang dialami wong cilik betapa kenaikan harga BBM itu sangat menyengsarakan. Sebab rakyat harus dihadapkan pada kenyataan bahwa nantinya harga-harga kebutuhan pokok juga ikut naik,” Kata pengamat dari Youth Movement For Clean and Good Government, Herman Wahyudi saat dihubungi via telepon pada Sabtu (28/03/2015).
“Belum lagi pemerintah sudah gembar-gembor akan menaikkan harga BBM, harga TDL, Gas, juga tarif kereta jarak jauh yang sudah direncanakan pada bulan april mendatang. Bagi rakyat kecil, memikirkannya saja sudah bikin frustasi. Pemasukan tidak bertambah sementara harga-harga kebutuhan terus saja melambung. Saya mendengar kabar bawang merah tadi pagi juga sudah ikut naik. Begini kalau presidennya tidak benar-benar dari wong cilik, ngakunya saja wong cilik,” katanya lagi.
Pada kesempatan berbeda, pernyataan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan pengamat dari Indonesian Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng. Ia mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai wujud dari kerakusan pemerintah. Pemerintah dianggap telah bertindak anarki dan membuat kekacauan di negeri ini.
“Kebijakan Harga BBM Sudah Seperti Resliting, naik turun. Sementara harga tergeret naik, mengikuti kebijakan kenaikan harga BBM. Harga tidak ikut turun disaat penurunan harga BBM. Pemerintah benar benar anarki dan membuat kekacauan serta bertindak inkonstitusional,” kata Salamuddin. Ia juga menuding kebijakan menaikkan harga BBM sebagai follow up dari komitmen jokowi terhadap pemerintah Tiongkok dan Jepang.
“Mungkin sebagai tindak lanjut komitmen Jokowi terhadap Tiongkok dan Jepang, sebagai prasyarat kesepakatan perdagangan dan investasi di Indonesia sebagaimana yang tertera dalam MOU dengan Jepang dan China,” katanya lagi.
Kenaikan BBM kali ini, semana disebut pemerintah dilakukan disebabkan karena perkembangan harga minyak global dan penurunan nilai tukar rupiah terhadap USD. Alasan ini, menurut Salamuddin dianggap tidak logis sebab menteri keuangan, Bambang Brojonegoro sebelumnya mengatakan Indonesia diuntungkan dengan melemahnya nilai tukar rupiah. “Padahal menteri keuangan sebelumnya mengatakan bahwa peurunan nilai rupiah menguntungkan Indonesia. Lalu dimana untungnya?” pungkas Salamuddin.
“Pasca kenaikan BBM, selanjutnya pemerintah akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) per April naik dan gas 3 kg naik menjadi Rp 45 ribu. Kenaikan ini semua agar pemerintah mendapatakan untung besar dari berdagang, sesuai dengan misi dagang Presiden Jokowi,” katanya lagi
Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra dalam kicauannya di twitter menyebut kenaikan harga BBM otomatis akan berdampak juga pada kenaikan tariff angkutan. “Kenaikan BBM, Gad dan TDL otomatis akan berdampak pada kenaikan tarif angkutan dan harga2 kebutuhan pokok,” kicaunya. Ia berharap pemerintah menghayati betul penderitaan yang dialami oleh rakyat. “Semoga Presiden dan Pemerintah kita benar2 menghayati amanat penderitaan rakyat. Semoga demikian hendaknya” kicaunya lagi. (Bah)
Redaktur: Rudi F
