JAKARTA – Kebijakan pemerintah terkait harga BBM Bersubsidi yang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar membuat ekonomi Indonesia gonjang-ganjing. Banyak komoditas terkana imbas dari fluktuasi harga BBM; ikut naik ketika naik ketika naik, namun tak kunjung turun saat BBM turun. Hal itulah yang dijadikan dasar pengamat ekonomi, Faisal Basri untuk menilai pemerintahan Jokowi lebih neolib daripada SBY.
“Enggak salah Pak Jokowi disebut neolib, lebih neolib daripada SBY,” pungkas Faisal ditemui di Habibie Center pada Senin (16/06/2015) kemarin. Faisal Basri yang sebelumnya pernah diangkat oleh Jokowi menjadi Ketua Tim Reformasi Tatakelola Migas itu juga menyindir jargon Nawacita pemerintahan Jokowi. Nawacita menurut Faisal harusnya menegaskan kehadiran negara atas nasib rakyatnya, tak membiarkan rakyatnya sengsara kala BBM naik.
“Nawacita apa kalau gitu? Negara harus terus hadir,” ungkapnya.
Ia juga mengungkap harusnya pemerintah memiliki tabungan saat harga BBM turun. Sehingga saat harga BBM naik tabungan tersebut bisa dipakai untuk ‘mensubsidi’ saat harga BBM mengalami kenaikan.
“Kalau diserahkan pasar jadi kayak roller coaster. Pemerintah bukan model ugal-ugalan seperti ini,” kata Faisal,
Sementara dalam kesempatan berbeda, pengamat dari Rezim Watch Yogyakarta, Ubaidillah mengaku sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Faisal. Manurutnya, kebijakan Ekonomi Jokowi khususnya terkait dengan harga BBM bisa dijadikan cermin bahwa pemerintah saat ini neolib. Ia juga mengatakan sebagai pengamat ekonomi dan mantan Ketua Tim Reformasi Tatakelola Migas, Faisal Basri tentunya sudah mengerti seluk beluk ekonomi dan kebijakan migas di Indonesia. Sehingga komentarnya pasti memiliki dasar yang sangat jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengapresiasi sikap Faisal yang tetap Kritis terhadap pemerintah meskipun sempat di kasi ‘kue’ oleh pemerintah Jokowi.
“Sepakat dengan pak Faisal. Saya apresiasi juga sikapnya yang tetap kritis terhadap pemerintah,” pungkasnya di temui di kediamannya di Kelurahan Muja-Muju Umbulharjo Yogyakarta, Selasa (16/06/2015). (Sya)
Redaktur: Herman Wahyudi.
