Ilustrasi kapal nelayan di pantai (foto AI)
JOGJAKARTANEWS.COM, Yogyakarta – Dugaan praktik monopoli BBM untuk nelayan di Pantai Sadeng, Gunungkidul, menyeret nama oknum anggota Direktorat Polairud Polda DIY. Kasus yang viral di media sosial ini kini bukan lagi sekadar persoalan distribusi bahan bakar, melainkan telah menjadi isu politik nasional: reformasi Polri yang sedang dipersiapkan Presiden Prabowo Subianto dipertaruhkan.
Polda DIY bergerak cepat dengan menurunkan tim Propam untuk melakukan penyelidikan. Langkah ini mendapat apresiasi sekaligus tekanan dari Jogja Police Watch (JPW).
“Kami mendukung Polda DIY untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum Ditpolairud dalam penyaluran BBM di Pantai Sadeng. Apalagi, kasus ini mencuat di saat pemerintah tengah menyiapkan Komite Reformasi Polri. Jangan sampai momentum ini tercoreng,” tegas Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba, Minggu (26/9/2025).
Reformasi di Ujung Tanduk
Menurut JPW, kasus Sadeng bukan hanya soal pelanggaran distribusi BBM, tetapi juga ujian kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Jika terbukti ada keterlibatan oknum aparat, sanksi tegas harus dijatuhkan tanpa pandang bulu.
“Jika benar ada keterlibatan, maka sanksi harus transparan dan tanpa tebang pilih. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal harga diri Polri di hadapan rakyat. Apalagi sebentar lagi Presiden akan melantik Komite Reformasi Polri,” tambah Baharuddin.
Kasus ini dipandang sebagai barometer keseriusan Polri dalam melakukan bersih-bersih internal. Publik, kata JPW, tidak akan mudah percaya pada agenda reformasi jika kasus mencolok seperti monopoli BBM Sadeng dibiarkan menggantung.
Potensi Meluas ke Pantai Lain
JPW juga menilai Sadeng bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan praktik serupa di wilayah lain. Distribusi BBM untuk nelayan yang kerap dikeluhkan mahal dan tidak merata, menurut mereka, perlu diawasi ketat agar tidak dimonopoli oleh jaringan tertentu dengan dukungan aparat.
“Jangan biarkan kasus ini hilang begitu saja. Propam harus menjadikannya pintu masuk untuk penyelidikan di titik-titik lain. Publik menunggu kejelasan, dan kami akan terus mengawalnya,” pungkas Baharuddin.
Taruhan Besar Polri
Dengan semakin dekatnya pelantikan Komite Reformasi Polri pada pertengahan Oktober 2025, kasus Sadeng otomatis menjadi sorotan politik nasional. Presiden Prabowo dituntut membuktikan bahwa agenda reformasi Polri bukan sekadar janji, melainkan komitmen nyata untuk menegakkan integritas.
Apakah Polri berani menindak tegas oknum anggotanya sendiri? Atau publik kembali harus kecewa dengan permainan lama yang hanya berakhir dengan sanksi ringan?
Kasus BBM Sadeng kini telah menjadi taruhan besar reformasi Polri—dan mata publik seluruh Indonesia sedang mengawasinya.
FULL
