YOGYAKARTA – Terkait adanya penolakan sebagian warga Kulonprogo yang tanahnya akan dibangun bandara, masih belum terselesaikan dengan baik. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo bisa berdialog dengan masyarakat terdampak pembangunan dengan baik.
“Soal pertentangan (penolakan), masyarakat itu pasti bisa diberi pengertian agar sadar atas manfaat yang diperoleh (dari pembangunan bandara). Harapan saya agar pemerintah Kulonprogo bisa membangun komunikasi yang baik, bukan hanya karena jual beli (pembebasan lahan), sehingga bisa terlaksana dengan baik,” harap Sultan saat menggelar dialog dengan wartawan di Gedung Gadri, kompleks Kepatihan (kantor Gubernur), Senin (13/1/2014) siang ini.
Sementara soal warga yang memasang patok, Sultan mengaku tidak akan melakukan intervensi, karena Pemkab Kulonprogo dianggap masih mampu mengatasinya. Menurut Sultan, untuk persoalan semacam itu, Pemkab Kulonprogo perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat terkait pembangunan bandara bisa ditingkatkan.
“Sebab, dukungan dari masyarakat sangat penting,” tuturnya.
Lebih kanjut Sultan menuturkan, bandara di Kulonprogo merupakan joint venture antara angkasa pura dan bandara NP3EI, sehingga program tersebut adalah program nasional. Sehingga, imbuh Sultan, terkait persoalan krusial tertentu, Pemda DIY hanya bisa memfasilitasi sebatas dialog saja.
“Kita mencoba memfasilitasi untuk dioalog, tapi komunikasi itu wewenang pusat , bukan di tingkat satu,” tandas Sultan.
Sultan menginformasikan, direncanakan tanggal 16 januari Dirjen perhubungan akan berdialog dengan Angkasa Pura dan air sign, salah satunya untuk membahas penyelesaian terbaik terkait penolakan warga, maupun master plan.
Diungkapkan Sultan, sebelumnya terkait master plan, Angkasa Pura sempat mempersoalkan cerobong pabrik pengolahan pasir Besi PT Jogja Magasa Iron (JMI), karena ada partikel yang bisa mengganggu penerbangan. Kemudian, terlalu dekat dengan pabrik. Namun persoalan tersebut, kata Sultan, sudah ada solusi.
“Akhirnya diselesaikan dengan jarak 3 km. Jalan keluarnya landasan pacu digeser tiga derajat. Bandara memang bersisian dengan pabrik (JMI), jadi nantinya bukan terbang di atasnya pabrik,”
Sultan berharap jalan keluar tersebut bisa disepakati dan bisa menjadi kbijakan yang akan diambil oleh dirjen.
“Semoga tanggal 16 ini, dialog yang dipimpin oleh Dirjen Perhubungan bisa berjalan lancar,” harap sultan.
Dalam dialog dengan wartawan tersebut, Sultan juga berkenan menjawab berbagai pertanyaan terkait kebijakan publik, seperti kebijakan baru Kementrian Kesehatan terkait BPJS, Pendidikan, dan Dana Keistimewaan. Acara yang berlangsungsung sejak Pukul 11.30 WIB tersebut baru saja selesai sekitar pukul 13.35 WIB, sesaat sebelum berita ini diturunkan. (war)
Redaktur: Azwar Anas
