GUNUNGKIDUL – Paguyuban dukuh Desa Sidorejo mendesak Pemkab Gunungkidul untuk mengusut sejumlah dugaan penyimpangan anggaran di Desa Sidorejo. Karena jika tidak diusut, dikhawatirkan akan timbul banyak penyimpangan lagi dan korbannya adalah masyarakat.
Dukuh Gunungkrambil, Suradi mengatakan, paguyuban dukuh sepakat untuk meminta Pemkab Gunungkidul turun tangan mengusut berbagai dugaan penyimpangan anggaran. Dukuh telah memberikan waktu cukup panjang kepada aparatur Desa Sidorejo tetapi hingga saat ini tidak ada perbaikan.
“Kami telah berkoordinasi dengan Pemkab Gunungkidul terkait hal ini (mengusut dugaan penyimpangan,” ungkapnya kepada Jogjakartanews.com, Rabu (19/2) pagi.
Ada 11 macam program yang diduga kuat terjadi penyimpangan, kata Suradi, yakni Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pelaksanaan rehab bedah rumah, Prona sejak tahun 2008 hingga 2013, Administrasi Desa Sidorejo yanng diduga sarat penyimpangan, Bantuan Ternak Manunggal Karya dan Pelaksanaan PNPM yang diduga melenceng dari RAB.
“Selain itu juga ada Pelaksanaan program yang didanai ADD, Pelaksanaan Bansos untuk jalan Blarangan Gandu, PPIP yang sarat dugaan penyimpangan, Pelaksanaan Lumbung Ketahanan Pangan dan terakhir Bantuan dana dari APBD dan APBN,” jelasnya. (dit)
Redaktur: Azwar Anas
