Buruh Tantang Jokowi 'Usir' IMF, ADB dan World Bank di Indonesia Jika Pidatonya di KAA Tak Sekedar 'Omong Kosong''


Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pada KAA di Bandung beberapa waktu lalu.

YOGYAKARTA - Terkait seruan Jokowi untuk menentang lembaga keuangan dunia yang telah banyak merugikan perekonomian negara negara Asia - Afrika. Sebab intervensi lembaga keuangan dunia dalam sistim ekonomi dan pengelolaan ekonomi Negara negara di Asia - Afrika telah meyebabkan ketimpangan yang sangat kontras dengan negara-negara yang menjadi kreditor di IMF,vADB dan World Bank .

Hal itu sebagaimana disampikan Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono. "Perlu diketahui bahwa IMF, ADB Dan World Bank Sangat mempengaruhi dan ikut mengatur setiap kebijakan ekonomi di Indonesia, mulai dari desakan untuk melakukan penjualan aset aset negara melalui privatisasi BUMN, kontrak karya migas dan tambang yang selama ini lebih banyak merugikan Indonesia," pungkas Arief dalam keterangan pers kepada jogjakartanews.com, Sabtu (25/04/2015).

Arif juga menuding bahwa ketiga lembaga internasional itu jugalah yang mengusulkan dan mendesak pemerintah Indonesia maupun Negara-negara Asia-Afrika yang mendapatkan pinjaman dari mereka dengan syarat mencabut subsidi BBM dan melepaskan harga BBM mengikuti harga Pasar, subsidi Tarif Dasar Listrik dan subsidi harga pangan, yang berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kemiskinan.

Tidak hanya itu, terkait kesejahteraan buruh, ketiga Lembaga Keuangan international ini juga menurut Arief ikut mempengaruhi dan menekan pemerintah untuk menerapkan sistim upah buruh murah dan sistim kerja outsourcing, dengan alasan untuk meningkatkan investasi luar negeri serta produk yang bisa bersaing di pasaran dunia. "Padahal semua itu jebakan bagi rakyat Indonesia dan Asia-Afrika, agar korporasi-korporasi mereka dapat menanamkan investasinya di Asia dan Afrika dengan menikmati upah Buruh yang murah dan terbebas dari kewajiban untuk membayar Jaminan Hari Tua Buruh karena sistim kerja outsourcing,"pungkas Arief.

Begitu juga dengan Sistim Jaminan Sosial, "akhirnya SJSN dan BPJS, nyatanya pihak asinglah yang banyak berperan bahkan menentukan, terutama ADB (Asian Development Bank).  Hal itu berawal pasca krisis tahun 1997.  Salah satu poin Letter of Intent (LoI) yang didektekan oleh IMF adalah liberalisasi sektor keuangan. Untuk itu dibuat banyak proyek utang baik dari IMF, Bank Dunia dan ADB. Hasilnya, Sistim Jaminan Sosial Nasional kita melenceng dari konstitusi UUD 1945,"

Selain itu juga IMF, ADB dan Bank Dunia menurut politisi Partai Gerindra tesebut berperan sangat aktif untuk meliberalisasi Sistim Keuangan Indonesia dengan sangat liberal sehingga ekonomi dan kesejahteraan rakyat bergantung pada Nilai kurs rupiah terhadap mata uang US dollar, dan meyebabkan ekonomi nasional Sangat fragile terhadap terjadinya capital flight .

"Dan atas tekanan IMF, ADB dan Bank Dunia juga pada tahun 1997 yang mengharuskan Pemerintah RI Untuk menalangi hutang hutang swasta kepada pihak Luar Negeri dan membailout semua aset aset freak pengemblang BLBI, dengan mengunakan dana recapitalisasi yang bunganya harus dibayar melalui APBN setiap tahun-nya," papar Arief.

Karena itu, ia mengatakan pidato Jokowi yang menentang dan mengencam IMF, Bank Dunia dan ADB serta Negara-negara maju yang meyatakan hanya 20 persen tetapi menikmati 70 persen kekayaan alam di dunia patut di dukung dan direalisasikan dengan mengusir dan memutuskan hubungan Indonesia Dengan IMF, ADB dan World Bank .

Atas nama FSP-BUMN Bersatu Arief lantas mengajak kaum buruh untuk melakukan aksi besar-besaran pada hari buruh pekan depan, dengan melakukan pendudukan kantor-kantor perwakilan ketiga Lembaga Keuangan International di Jakarta dan mengusir perwakilan mereka di Indonesia .

"Buruh juga mendesak Jokowi untuk membatalkan semua rencana pinjaman lunak maupun pinjaman dalam bentuk proyek dari IMF, ADB dan Bank Dunia sesuai pidato Jokowi pada konfrensi Asia-Afrika yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF dan ADB adalah pandangan yang usang yang perlu dibuang. Artinya, Jokowi sudah sepakat atas nama rakyat Indonesia sudah tidak lagi mau mengunakan IMF, ADB dan Bank Dunia yang sangat licik dalam meyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan di Indonesia," pungkasnya. (pr)

Redaktur: Herman Wahyudi


 





Baca Juga