Rabu, 06/01/2016 12:21 WIB | Dibaca: 1968 kali

Kebijakan Anti Rakyat Jokowi Memantik Revolusi


Ali Mahsun. Foto: doc.Ist

JAKARTA – Kebijakan yang tidak populis (tidak merakyat) rezim pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mulai memantik gerakan revolusi.

“Kebijakan seperti lokasi wisata bebas dari PKL, pencabutan subsidi dan proteksi untuk rakyat jelang berlakuknya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), pungutan ketahanan energi yang kian menyengsarakan rakyat, terus mendapatkan perlawanan dari berbagai elemen bangsa. Revolusi tak terhindarkan lagi karena rezim ini sudah anti rakyat,” ujar Ketua Umum DPP APKLI dr. Ali Mahsun, M. Biomed kepada jogjakartanews.com, Rabu (06/01/2016).

Dikatakan Ali, Lebih dari 54,9 juta UMKM, termasuk 25 juta PKL didalamnya tidak mendapatkan dukungan subsidi dan proteksi pemerintah, sementara investor asing dan kongsi kepentingan kapitalisme global berwajah perusahaan-perusahaan Multi National Coorporate (MNC) diberi kemudahan.

“UMKM segera dilumat asing, dalih Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia jika mampu bersaing, hanya retorika. Mana mungkin usaha kecil tanpa subsidi dan proteksi bisa bersaing dengan kongsi kepentingan neokolonialisme yang bermodal besar dan siap menjajah?” tandasnya.

Indonesia telah menjadi negara gagal, menurut Ali  adalah fakta. Dijelaskan Ali, Indonesia sebagai bangsa besar seluas benua Eropa, kaya raya, dan strategis, seharusnya mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta sejajar bahkan unggul dengan bangsa asing manapun didunia sebagaimana cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

“Namun kenyataannya sungguh sangat paradoks. Indonesia jadi miskin, kerdil, terbelakang, tak miliki harga diri dan martabat dimata bangsa asing. Bahkan kini sudah tidak berdaulat lagi, terjajah kembali oleh bangsa asing. Lebih dari 80% aset ekonomi dan kekayaan alam Indonesia sudah lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi, dan dikuasai asing. Demikian pula, sistem informasi dan komunikasi, lembaga perbankan atau keuangan, dan sistem transportasi,” imbuhnya.

Ketika ekonomi nasional terpuruk, kemiskinan dan pengangguran meningkat akibat daya beli turun, kata Ali, justru rezim Jokowi-JK terus memelihara kegaduhan politik dan berbagai pengalihan isu. Seluruh perangkat tata kelola negara Indonesia, eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah dilumpuhkan oleh kepentingan penjajahan asing.

“Rezim dan kebanyakan elit politik hanya kedepankan kepentingan diri sendiri dan golongan, serta lacurkan diri ke bangsa asing dengan mengorbankan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Kondisi ini harus segera dihentikan sebelum Indonesia hancur berantakan. Sebelum NKRI bubar hanya tinggal nama dalam sejarah peradaban dunia sebagaimana pernah dialami Sriwijaya abad VII dan Majapahit abad XIV,” tegasnya.

Ali menegaskan, apapun resikonya, semua elemen bangsa harus turut tergugah untuk selamatkan Indonesia sebagai Bangsa dan Negara yang merdeka dan berdaulat dengan melakukan gerakan revolusi segera.

“Hanya dengan people power (kekuatan rakyat), pemuda dan mahasiswa yang mampu menyelamatkan Indonesia. Dan satu-satunya jalan hanyalah melalui revolusi. Tak perlu takut atau alergi dengan revolusi. Revolusi tidak selalu harus berdarah-darah, sudah banyak preseden (contoh, red) revolusi damai di dunia, seperti yang terjadi Cekoslovakia 1980 dan Philipina 1986,”  pungkas Ali Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995 – 1998. (pr*/kt3)

Redaktur: Rudi F


 





Baca Juga