Yogyakarta – Aliansi Pengusaha Nasional (APNAS) DIY menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 berlangsung sukses. Tingkat partisipasi pemilih yang tergolong tinggi, atau 82 persen menjadi salah satu kesuksesannya.
Hal ini menurut Ketua APNAS DIY, Nirwan Syamsudin Syukur, masyarakat menunjukkan kedewasaan berdemokrasi dalam menggunakan hak pilih. “Masyarakat dengan kesasaran berbondong-bondong menggunakan haknya mencoblos,” katanya pada jogjakartanews dalam konferensi pers di Yogyakarta, Kamis (18/4/2019).
Nirwan mengatakan, sejumlah anggota APNAS DIY juga melakukan pantauan secara langsung di berbagai TPS di sejumlah wilayah di DIY. Dari pantauan itu, tidak mendapati gesekan antar pendukung. “Pelaksanaannya lancar ya, tanpa gesekan,” imbuhnya.
“Mestinya kedewasaan rakyat ini diikuti para elite politik. Ini membuktikan masyarakat kita menjadi guru yang baik bagi elite politik,” tegas Nirwan, yang menurutnya saat ini kedewasaan berpolitik dan menentukan pilihan dari rakyat ini, seharusnya patut ditiru oleh elite.
Dijelaskan Nirwan, rakyat sudah menentukan pilihannya masing-masing. Artinya, siapa pun nanti pemimpinnya yang sudah resmi ditetapkan oleh KPU, untuk tidak menodai kepercayaan yang sudah diberikan. Amanat dari rakyat berada di pundak pemimpin. “Jangan menodai kepercayaan rakyat, yang telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi,” ungkapnya.
Namun, kata Nirwan, meski pelaksanaan Pemilu sukses, APNAS DIY memberikan catatan kepada penyelenggara Pemilu, khususnya KPU. “Kami meminta KPU untuk bekerja secara profesional dalam penghitungan suara sampai mendapatkan real count yang objektif, transparan, dan akuntabel,” pintanya.
Menurut Nirwan, pada penyelenggaraan Pemilu 2019, masih didapati persoalan teknis. Antara lain kartu suara yang kurang, DPT bermasalah, keterlambatan surat suara, kerusakan surat suara. “Profesionalisme KPU kini diharapkan tercipta saat masa penghitungan hasil suara yang baru akan diumumkan secara resmi pada Juni 2019 mendatang,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris APNAS DIY, Syarif Tholib berharap penghitungan suara oleh KPU dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Apalagi, beberapa jam setelah penutupan pemungutan suara, banyak pihak yang terlena dengan hasil hitung cepat dan hitungan internal sampai ada pihak yang mengklaim menang. Menurut Syarif, quick count bukan alat ukur untuk kemenangan kontestasi politik. Banyak pakar sepakat quick count hanya salah satu instrumen saja.
“Untuk itu, kami berharap real count KPU harus objektif dan dapat diakses secara transparan. Ini sebagai pembanding agar tidak ada klaim – klaim kemenangan,” pintanya. (kt1)
Redaktur : Faisal
