Gemura Minta Presiden Tak Libatkan Parpol yang Tak Masuk PT 2019 dalam Kabinet Mendatang


Oktasari Sabil

JAKARTA - Pemilu serentak 2019 telah berakhir, meskipun Presiden dan Wakil Presiden belum resmi dilantik dinamika politik terus bergulir dan konflik politik kian memanas, mulai dari isu presiden-wapres hasil KPU bukan hasil suara nurani rakyat hingga tidak tegasnya pemerintah pusat dalam menyelesaikan tragedi kemanusiaan di bumi cendrawasih pada sisa masa jabatannya.

“Tanpa disadari kita sudah melewati Dua dekade pasca reformasi, seyogyanya kualitas sistem demokrasi kita terus berkembang menjadi lebih baik bukan sebaliknya kehilangan integritas dan identitas. Sabang hingga merauke bukan hanya sebatas miniatur tetapi ruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersatu padu pahlawan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dan hari ini kita harus merawat, mengisi dan menjaga NKRI dengan segenap jiwa dan raga,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Nurani Rakyat (Ketum DPP GEMURA), Oktasari Sabil, S.Sos. M.Si dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Sabtu (05/10/2019).

Menurut Oktasari,  5 tahun Jokowi-JK mengabdi menjadi catatan penting dalam menyusun wajah kabinet kerja jilid II Jokowi-Ma’ruf, enam kali bongkar pasang kabinet, kecolongan WNA menjadi menteri hingga dugaan membangun kekuatan kapitalis liberal yang mengancam ideologi Pancasila.

Menyikapi darurat kebangsaan yang menghantui kehidupan bernegara hari ini, DPP GEMURA meminta Presiden Joko Widodo untuk dapat tegas dan bijaksana dalam menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di wilayah NKRI  khususnya di bumi cendrawasih (Papua),

“DPP GEMURA menegaskan bapak Joko Widodo, selain fokus menyelesaikan persoalan bangsa hari ini, juga untuk dapat mempersiapkan dengan baik kabinet kerja jilid II bersama putra-putri terbaik bangsa perwakilan dari sabang hingga merauke yang punya integritas, kapabilitas dan rekam jejak yang teruji sesuai dengan bidangnya masing-masing,”tandasnya.

Selain itu, DPP Gemura menekankan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak melibatkan partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) 2019 dalam struktur kabinet kerja jilid II,

“Kegagalan dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah catatan hitam dalam membangun Indonesia kedepannya menjadi lebih baik,” tegasnya. (pr/kt3)

Redaktur: Hamzah

 

 


 





Baca Juga