Sikapi Kontroversi RUU HIP, Pemuda Pancasila Banyumas Gelar Sarasehan Bersama Para Pakar


Sikapi RUU HIP, Majelis Pimpinan Cabang PEMUDA PANCASILA (MPC-PP) Kabupaten Banyumas, menggelar Sarasehan Internal MPC, Minggu (28/06/2020) di Grand Karlita Hotel Purwokerto. Foto:Ist

PURWOKERTO - Menyikapi kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Majelis Pimpinan Cabang PEMUDA PANCASILA (MPC-PP) Kabupaten Banyumas, menggelar Sarasehan Internal MPC, Minggu (28/06/2020) di Grand Karlita Hotel Purwokerto. 

Sarasehan mengangkat tema, “Berpikir Jernih Tentang Pancasila Sebagai Ideologi, Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia”.

Ketua MPC PEMUDA PANCASILA Kabupaten Banyumas , Yudo F. Sudiro, SH., MH.,, menuturkan, tujuan dari diadakannya sarasehan internal, untuk mengajak kepada seluruh anggota dan kader Pemuda Pancasila, untuk Berpikir Jernih dan lebih memahami, menambah pengetahuan serta wawasan tentang Pancasila sebagai Ideologi, Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

“Disamping itu, untuk tetap memberikan ruang kepada seluruh anggota dan kader Pemuda Pancasila, untuk menuangkan gagasan, pendapat dan ide yang produktif tentang RUU HIP, di saat pandemi covid-19 yang belum usai, dengan menerapkan new normal serta protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan ini,” kata Bung Iteng, sapaan akrab Yudo F. Sudiro, dalam pers rilis yang diterima redaksi, Selasa (30/06/2020).

Bung Iteng menjelaskan, peserta sarasehan sepakat bahwa Ideologi Pancasila, sudah final, inkracht, dan ABADI, tidak bisa digantikan dengan Ideologi apapun,

“Pemuda Pancasila sebagai pengamal dan pengaman Ideologi siap sebagai garda terdepan untuk melawan segala bentuk rong-rongan terhadap Pancasila,” tegasnya.

Sarasehan dilaksanakan dengan mengundang Narasumber dari internal Pengurus Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), tingkat Cabang Kabupaten Banyumas. Yaitu, DR. H. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H.

(Sekretaris Jenderal MPR RI sekaligus anggota MPO PEMUDA PANCASILA BANYUMAS) sebagai Keynote speaker. Kemudian, Prof. DR. Tukiran Taniredja (Guru Besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sekaligus anggota MPO PEMUDA PANCASILA BANYUMAS). Selanjutnya, Prof. DR. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc. (Dekan dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, sekaligus anggota MPO PEMUDA PANCASILA BANYUMAS).

Dalam pemaparannya, ketiga narasumber mengajak kepada seluruh anggota dan kader Pemuda Pancasila MPC Banyumas, agar Ideologi Pancasila jangan sekedar ditafsirkan secara tekstual saja, sebagai pengamal dan pengaman Ideologi, seyogyanya memahami Pancasila dari aspek kognitif, efektif dan pada akhirnya Pancasila sebagai perilaku yang bersifat motorik.

Bertolak dari Pasal 1 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, sebagai konstitusi Negara, ada 3 (tiga) cita Negara dan Bangsa Indonesia, yaitu cita Negara Persatuan, cinta Negara demokrasi dan konstitusionil, dan cita Negara hukum.

Ketiga Narasumber, juga mengajak kepada seluruh Kader dan Anggota Pemuda Pancasila MPC Banyumas, sebagai pengamal dan pengaman Ideologi, dalam menyikapi maraknya pemberitaan tentang RUU HIP, untuk tetap menjaga dan melakukan langkah-langkah produktif, jangan sebaliknya mudah terprovokasi untuk melakukan langkah-langkah kontra produktif yang justru merugikan cita Negara dalam konstitusi, yang pada akhirnya justru akan merusak keutuhan Negara (nation state) dan Bangsa Indonesia (nation people).

Peserta sarasehan sepakat dan mengusulkan kepada Pemerintah untuk menguatkan implementasi pembelajaran Pancasila di semua lini pendidikan. Kemudian, mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai lembaga tertinggi Negara, bukan lagi sebagai lembaga tinggi negara.

“Bahwa apa yang diatur dalam RUU HIP telah diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor 1 tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Menempatkan Pancasila sebagai Ideologi, sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia, bukan menempatkan Pancasila dalam penjabarannya di Undang-undang yang merupakan produk Partai Politik. Selanjutnya mengusulkan agar Menjadikan BPIP sebagai lembaga yang lebih dapat menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila pada generasi bangsa di era kompetitif,” tutup Bung Iteng. (rif)

Redaktur: Sarifudin

 


 





Baca Juga