SLEMAN – Banyak kalangan menilai dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah bentuk ketidak konsistenan SBY dan Partai Demokrat terkait UU Pilkada yang telah disahkan DPR.
Sebab, jika memang menghendaki Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih secara langsung seharusnya sejak awal Fraksi Demokrat tidak walkout saat Paripurna. Fraksi Demokrat pasti sudah memperhitungkan bahwa jika walk out pasti opsi pilkada melalui DPRD yang akan menang.
Dengan Presiden yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, mengeluarkan Perppu, publik menilai justru SBY dan Partai Demokrat tidak Konsisten.
Dimintai komentar terkait hal itu, Ketua Majlis Pertimbangan Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (MPP DPP PAN), Amein Rais, menjawab dengan diplomatis,
“Begini, sejak tahun 2011 pemerintah meminta agar Pilkada dikembalikan kepada DPRD dengan segala macam argument. Akan tetapi, yang terjadi pasca diketok palu RUU Pilkada menjadi UU, SBY mendapatkan kecaman dari berbagai pihak mulai di media sosial maupun aksi demonstrasi. Dengan sebab itu, SBY pada akhirnya kurang yakin atas pemilihan Pilkada dikembalikan ke DPRD,” kata Amien kepada wartawan usai menjadi khotib shalat Idul Adha di Lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (04/10/2014).
Menurut Amin, SBY menyadari jika seorang pemimpin tidak bisa memiliki prinsip ingin menyenangkan semua orang. Karena Jika demikian, maka pemimpin tersebut akan dibenci semua orang.
SBY hanya mengikuti pendapat sebagian rakyat yang keberatan dengan Pilkada tak langsung.
“Tapi , bukan sebagian besar lho,” tukasnya.
Dikatakan mantan Ketua MPR RI itu, Perppu yang dikeluarkan SBY hanya bersifat menenangkan sesaat para pihak yang tidak puas dengan disahkannya UU Pilkada. Namun kata dia, Perppu untuk mengembalikan kembali ke pilkada langsung hasilnya akan sulit untuk tercapai.
“Sebab, semuanya tergantung di DPR,” pungkasnya. (ian/kontributor)
Redaktur: Rudi F
