YOGYAKARTA – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI ke 7, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang terkesan hura-hura, menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Pelantikan yang disambut dengan pesta rakyat di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Senin (20/10/2014) dan dihadiri Band asal Inggris Arkana tersebut juga dinilai sarat intervensi budaya Asing.
Hal Itu dikemukanan Anggota DPRD Sleman dari Fraksi Gerindra, Subandi Kusuma, SH. Menurutnya, dalam pidato pelantikan pertamanya sebagai Presiden Jokowi mengatakan ingin Mencapai dan mewujudkan Indonesia berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Namun saat pesta rakyat, kata dia, kebanyakan budaya asing yang dipertontonkan.
“Apa yang dipertontonkan dalam pesta rakyat justru mereduksi nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Adapun arak-arakan dengan kereta kuda itu hanya berapa jam dibanding konser tiga jari yang banyak diberitakan media justru mirip arena ‘dugem’ dan merusak lingkungan jalur hijau Monas dan sampah menggunung. Beda misalnya acaranya wayangan atau lenong, atau ketoprak, ” kata Subandi yang juga pegiat budaya Jawa, kepada jogjakartanews.com, Selasa (21/10/2014).
Menurut Subandi, pesta rakyat yang digelar Relawan Jokowi-JK dengan penuh kegemerlapan di Jakarta juga sangat bertolak belakang dengan kondisi di sebagian besar warga Jawa Tengah dan DIY yang mengalami pemadaman listrik PLN selama hampir 4 jam, Senin (20/10/2014) sejak sore hingga malam kemarin.
“Pesta rakyat juga hanya dilakukan sebagaian kecil rakyat Indonesai, sementara sebagian besar lainnya di DIY-Jateng misalnya, mengalami pemadaman listrik,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Subandi, indikasi Jokowi sebagai tokoh yang dekat dengan bangsa Asing yang selama ini aktif melakukan ekspansi dengan liberalisasi ekonomi ke Negara-negara dunia ketiga (Negara berkembang) seperti Amerika dan Inggris, juga sudah tampak sejak setelah ditetapkan KPU sebagai Pemenang Pilpres 2014.
“Kedatangan CEO Facebook Mark Zukerberg, kemudian ditampilkannya Jokowi di Majalah terkemuka Amerika, Times, dan kehadiran menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Carry. Saya rasa itu bukan sekadar kebetulan. Masyarakat awam saja bisa menilai jika itu adalah indikasi jika Jokowi memang sudah ada komunikasi, bahkan terkesan sudah menjadi kekasihnya bangsa asing yang kapitalis itu,” tukasnya.
Namun demikian, Subandi mengingatkan agar Pemerintahan Jokowi-JK agar tidak terjerumus terhadap intervensi asing, karena Koalisi Merah Putih akan mengontrol kinerjanya selama menjalankan tugas konstitusionalnya.
“Koalisi Merah – Putih di parlemen, dari pusat (DPR) hingga daerah (DPRD) akan mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi-JK agar tetap berkomitmen untuk meneggakkan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan keutuhan NKRI untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengatakan perayaan kirab budaya dan pesta rakyat sebenarnya adalah pestanya Jokowi dan para pendukungnya di Pilpres.
Menurutnya, pemberian nama pesta rakyat yang dibiayai relawan agar sumber anggaran menjadi tertutup. Sebab, kata dia, tidak mungkin rakyat yang nyumbang, sedangkan relawan tentunya sudah terorganisir dan memiliki sumber dana.
“Supaya tidak ada yang masuk dan tidak ada yang audit makanya dinamai pesta rakyat,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/11/2014)
Kecurigaan Fitra itu bukan tanpa dasar. Sebab, kata Uchok, jumlah dan sumber anggaran pelantikan Jokowi-JK tidak ada publikasi yang jelas, meskipun angka-angka itu muncul, misalnya dengan penyebutan Rp 1 Miliar sebagaimana yang dikatakan ketua MPR Zulkifli Hasan.
“Tidak ada kejelasan seperti ini membuat pelantikan tertutup anggarannya,” ujar Uchok. (ian/ded/kontributor Jakarta)
Redaktur: Rudi F
