Cicak Lawan Buaya Babak II Jangan Jadikan Proyek Pencitraan

YOGYAKARTA – Pengamat kebijakan publik dari  komunitas peneliti muda, Youth Movement for Clean and Good Government  (YMCG) Yogyakarta, Herman Wahyudi menengarai ada indikasi kasus Cicak V Buaya jilid II adalah bagian dari proyek pencitraan pemerintah.

Dikatakan Yudi, kalau dilihat kasusnya penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjayanto (BW) cukup  janggal. Sebab, imbuh dia, BW dituduh memberi keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2010 di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.

“Upaya kriminalisasi KPK ini tambah dianggap rasional oleh public karena muncul juga isu Abraham Samad (Ketua KPK) yang mengadakan Pertemuan dengan PDIP jelang Pilpres 2014 sebagai calon Wapres Jokowi. Sehingga, Abraham Samad dituding menyalahgunakan wewenang,” ujarnya.

Yang perlu dikritisi, Kata Yudi, penangkapan BW dikaitkan dengan dijadikannya Calon Kapolri, Komjen.Pol. Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka KPK di saat menjelang fit and proper test oleh DPR, sehingga terkesan aksi balas dendam. Padahal, kata dia, selama ini muncul wacana Presiden Jokowi merekomendasikan BG atas rekomendasi Katua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

“Nah jika Presiden Jokowi kemudian membebaskan BW atas desakan publik, maka akan dianggap pahlawan. Lalu kasus BG tetap dibiarkan mengalir ditangani KPK, namun akhirnya yang dipersalahkan adalah Ketum PDIP yang diisukan merekomendasikan melalui Presiden Jokowi,” imbuhnya.

“Lalu terkait upaya kriminalisasi Abraham Samad, sebenarnya sudah diklarifikasi oleh pihak KPK sebagai fitnah. Jadi lagi-lagi yang disalahkan adalah dari pihak PDIP, bukan  Presiden Jokowi. Nah, Kalau memang itu yang terjadi nanti, berarti memang hanya proyek pencitraan yang mempermainkan rakyat sebagai penonton,” tukasnya.

Herman menandaskan, seharusnya saat ini prioritas Presiden Jokowi adalah membenahi perekonomian Indonesia. Saat ini rakyat masih dibebani dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok meski harga BBM sudah turun, sementara penghasilan tidak meningkat.

“Sekarang harga-harga kebutuhan pokok, tarif listrik dan Lpg, serta biaya transportasi masih tinggi. Di sisi lain daya beli rendah terhadap produk dalam negeri, sementara produk asing yang lebih murah dan berkualitas sudah mulai membanjir memonopoli pasar nasional. Kalau ini dibiarkan, ekonomi dalam negeri bisa hancur,” pungkasnya.

(ian)

Redaktur: Rudi F

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.