SLEMAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Cholid Mahmud menilai perencanaan pembangunan Negara perlu diperbaharui. Salah satu langkah pembaharuan tersebut dengan mensinergikan model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah diterapkan di era Orde Baru (Orba) dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2004
“Wacana yang kini berkembang, yakni perencanaan pembangunan pola SPPN perlu disinergikan dengan perencanaan perencanaan pembangunan model GBHN. Bentuk sinerginya bisa dilakukan dengan menggabungkan kelebihan pada model GBHN dengan kelebihan dengan pola SPPN,” katanya dalam Sosialisasi Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, di Aula DPRD Sleman, Sabtu (16/04/2016) malam.
Dikatakan Cholid, GBHN pernah menjadi pola perencanaan pembangunan di Indonesia selama 30 tahun atau enam rencana pembangunan lima tahun(Repelita). Meski diakui ada kekurangan, namun ada kelebihan GBHN. Diantara kelebihan GBHN, kata dia, adanya kejelasan dalam menentukan tujuan atau goal dan teori pembangunan sebagai landasan serta tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut.
“Faktanya dengan GBHN, Pemerintah Orde baru berhasil swasembada pangan dalam lima belas tahun dan menekan laju pertumbuhan penduduk menjadi 2.5% dari 5% sejak dekade 1970-an,” katanya.
Sementara menurutnya, kelemahan GBHN ada dalam proses teknokratik yang dilakukan oleh Bappenas sangat dominan, sehingga dinilai sangat top down dan mengabaikan proses partisipatif. Akibatnya, kata Cholid, kepentingan pemerintah pusat menjadi pokok perencanaan utama, sementara kepentingan daerah banyak terabaikan.
Sementara menurut Cholid, perencanaan pembangunan pola SPPN syarat dengan penjabaran visi, misi, dan program pasangan Presiden-Wapres terpilih, tapi kurang memperhatikan keberkesinambungan pembangunan pada periode pemerintahan berikutnya.
“Nah, kini saatnya kita menggagas formula baru dalam perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, sangat akomodatif terhadap kepentingan daerah, menjaga prinsip berkesinambungan pembangunan, tetapi tetap bisa diwarnai dengan muatan visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wapres terpilih,” jelasnya anggota MPR RI ini.
Sekadar informasi, sosialisasi tadi malam diikuti tokoh Pemuda, tokoh masyarakat, hingga tokoh profesi di Kabupayen Sleman. Sosialisasi bekerjasama dengan Yayasan Indonesia Satu Hati Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan program MPR RI Tahap Kedua di Tahun 2016. Rencananya, MPR RI akan melakukan kegiatan sosialisasi dalam lima tahap, serta kegiatan Dengar Pendapat dengan Masyarakat dalam tiga tahap. (kt2)
Redaktur: Faisal
