YOGYAKARTA – Aksi peringatan Hari Sumpah Pemuda ( Aksi Sumpah Pemuda ) di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (28/10/2026) malam, berujung ricuh. Massa dari kalangan mahasiswa, pemuda, buruh, dan masyarakat sipil berusaha menerobos masuk ke Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kericuhan terjadi setelah massa melemparkan petasan, kembang api, dan batu ke arah gedung dewan. Gerbang utama yang telah ditutup sejak siang hari juga roboh ketika massa berusaha masuk ke area gedung.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa sebelumnya berkumpul di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Mereka kemudian bergerak ke utara menuju Gedung DPRD DIY pada sore hari.
Situasi yang semula kondusif berubah tegang saat massa tiba di gedung dewan. Aksi saling dorong terjadi ketika mereka berusaha menerobos masuk ke area lobi utama.
Lemparan petasan dan kembang api membuat warga serta wisatawan yang berada di sepanjang Jalan Malioboro panik. Sejumlah pengunjung berlarian meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri, termasuk menuju area masjid di sisi utara gedung dewan.
Polisi kemudian membentuk barikade di area lobi utama untuk membatasi pergerakan massa. Ratusan personel kepolisian juga disiagakan di sepanjang jalur utama Malioboro guna mengamankan kawasan tersebut.
Insiden itu menyebabkan sejumlah warga sipil dan petugas kepolisian mengalami luka-luka. Tim medis yang bersiaga di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada para korban.
Aksi tersebut dilatarbelakangi ketidakpuasan massa terhadap arah kebijakan pemerintah pusat. Mereka membawa 12 tuntutan rakyat yang meminta pemerintah segera melakukan perubahan di sejumlah bidang.
Dalam tuntutannya, massa mendesak penetapan upah layak sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rp 4.604.962. Mereka juga meminta penghentian praktik upah murah dan penurunan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, massa menuntut pencabutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengusulkan agar anggaran program tersebut dialihkan untuk menjamin pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis.
Tuntutan lainnya mencakup penghentian eksploitasi alam, penuntasan kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk yang berkaitan dengan proyek Stadion Mandala Krida, serta penghentian kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan pengemudi ojek online.
Hingga pukul 20.30 WIB, massa masih bertahan di sekitar Gedung DPRD DIY. Situasi di kawasan tersebut dilaporkan masih memanas di tengah penjagaan aparat keamanan. (olv)
