YOGYAKARTA – Wacana pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD yang digulirkan oleh beberapa elit partai politik, hingga saat ini semakin menguat termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada yang kini sedang dibahas oleh DPR RI.
Wacana Pilkada tak langsung ini pun menimbullkan pro dan kontra, baik di tingkat parlemen maupun di masyarakat termasuk kalangan akademisi.
Pengamat politik sekaligus Dosen Fisipol UGM, Dr. Hempri Suyatna mengatakan, pemilihan langsung oleh rakyat dan DPRD ada plus minusnya. Namun dia menilai pemilihan langsung lebih baik.
“Saya berkeyakinan, bahwa pemilihan langsung lewat rakyat itu lebih baik daripada pemilihan langsung lewat DPRD, ” kata Hempri kepada jogjakartanews.com, Senin (08/09/2014) melalui sambungan telepon selulernya.
Dikatakan Hempri, pemilihan lewat DPRD justru sama saja melakukan pengebirian terhadap hak-hak politik rakyat dalam menentukan kebijakan daerah dan terjadinya kemunduran demokratisasi.
“Sebenarnya Pilkada langsung dan tidak itu sama-sama membutuhkan biaya politik yang tinggi. Kalau dulu uang mengalir ke sebagian rakyat terutama yang tidak menolak politik uang (money politics), kalau besok (Pilkada tak langusng, red) bisa jadi mengalir ke anggota dewan sehingga yang terjadi bukan kedaulatan rakyat tetapi kedaulatan elit politik,” ujar Ketua Program Studi Pasca Sarjana Pembangunan Sosial, Fisipol UGM ini.
Lebih lanjut Hempri yang juga anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kabupaten Sleman ini berharap, jangan ada kepentingan politik sesaat yang justru mengabaikan kepentingan rakyat yang lebih luas dengan adanya Pilkada tak langsung ini meskipun sekarang masih dalam wacana.
“Padahal, kita sedang memperjuangkan desentralisasi berjalan dengan ideal,”tukas Hempri.
“Jalan tengah yang sebenarnya bisa dilakukan adalah bisa bupati tetap dipilih langsung, namun wakil bupati dipilih dari kalangan birokrat maupun profesional yang dipilih oleh DPRD setempat,” usulnya. (bhr)
Redaktur: Rudi F
