Minggu, 01/03/2015 00:16 WIB | Dibaca: 4368 kali

Mahalnya Gas Melon Berimbas Terhadap Ekonomi Politik Nasional


Aristianto Zamzami, S.Pd. Foto: doc/jogjakartanews.com

Oleh: Aristianto Zamzami*


BEBERAPA puluh tahun yang lalu, di zaman Orde Baru (Orba) Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara di dunia yang memiliki kekayaan sumber energy. Indonesia bergabung dalam organisasi Negara-Negara pengekspor Minyak (OPEC). Produksi minyak Indonesia pernah mencapai 1.6 juta barrel per hari. Sejak dua puluh tahun yang lalu, konsumsi minyak meningkat sejalan dengan membesarnya perekonomian, namun produksi minyak terus menurun drastic. Sehingga sejak 2004 Indonesia sudah menjadi Negara pembeli (net importer) minyak.

Pasca Orde Baru (pemerintahan era reformasi), Indeonesia dikenal sebagai pengekspor batu bara dan gas alam. Menurut data US Energy Information Admininistration (EIA) pada 2011 bahkan Indonesia menjadi Negara pengekspor terbesar nomor 1 di dunia, dan untuk gas Indonesia menjadi Negara pengekspor nomor 7 terbesar di dunia. Namun ironisnya, akhir-akhir ini rakyat mengeluhkan kelangkaan dan naiknya harga Lpg ukuran 3 Kg atau yang lebih familiar disebut gas melon.

Harga gas melon, yang seharusnya berkisar Rp 16.500 sampai Rp 19.000, sekarang harga gas subsidi pemerintah itu melambung sampai Rp 25.000 - Rp 28.000. Bahkan di beberapa wilayah di luar Jabodetabek, harga gas tembus Rp 35.000 per tabung. Padahal, sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Komisi VII DPR-RI telah menyepakati subsidi elpiji 3 Kg dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2015 sebesar Rp 28,274 triliun. Pemerintah telah menaikkan subsidi menjadi 5,766 juta ton, meningkat dibanding realsiasi tahun 2014 yang sebesar 4,988 juta ton .

Kendati Pertamina telah merespons keluhan rakyat dengan membuka layanan pengaduan di nomor 021-500000, namun ternyata hal tersebut belum menjadi jawaban yang bernilai solusi bagi rakyat kecil. Hal itu terbukti dengan terus munculnya protes aktivis yang concern dalam soal energy, hingga hari ini.

Kelangkaan dan mahalnya gas melon, menambah penderitaan rakyat yang juga saat ini dibelit dengan naiknya bahan-bahan kebutuhan pokok, terutama beras. Hal ini tentu merupakan fenomena yang harus segera disikapi pemerintahan Jokowi-JK dengan sigap dan bijak. Sebab, kelangkaan dua kebutuhan pokok yang dikelola oleh dua BUMN yaitu Bulog dan Pertamina tersebut menunjukan buruknya manajemen pemerintahan baru   dalam menjaga stabilitas harga dan ketersedian beras maupun gas melon.

Imbas Ekonomi

Ekspor sumber energy, terutama gas dan batu bara, Indonesia jauh lebih besar dari konsumsi di dalam negeri. Pendapatan Indonesia dari minyak bum dan gas (terutama dari ekspor gas) hingga Juni 2014 Rp sebesar 300 Trilyun Selain itu, sember energy yang diekspoitasi lebih dulu adalah cadangan energy yang kualitasnya bagus dan lokasinya strategis, mudah dijangkau, hingga biaya eksploitasi dan pengangkutannya murah ( Herman Darnel: 2014).

Dengan model eksplloitasi demikian tentu semakin lama cadangan yang tersisa berada di lokasi-lokasi yang lebih sulit dicapai dan kualitasnya lebih rendah dan biaya eksploitasi lebih mahal dari sekarang. Jika demikian yang terjadi maka selama ini pemerintah tidak melakukan tata kelola eksploitasi dan kebijakan eksploitasi yang berorientasi untuk kebtuhan konsumsi rakyat. Sebab, ekploitasi hanya berorientasi ekspor untuk mendapatkan devisa tanpa memperhitungkan cadangan yang seharusnya bisa digunakan untuk mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan gas, seperti yang terjadi saat ini. Padahal, tentu sejak kebijakan konversi dari minyak tanah ke gas, tentu konsumsi gas rakyat meningkat.

Selain sebagai konsumsi rumah tangga, gas melon juga banyak digunakan rakyat untuk kegiatan ekonomi. Pasca kenaikan Lpg ukuran 12 Kg, banyak industry rumah tangga dan Industri Kecil Menengah (UKM) yang menggunakan lpg seperti usaha kuliner atau laundry beralih menggunakan gas melon (lpg 3 kg). Dengan demikian, kenaikan dan kelangkaan gas melon tentu saja akan memberatkan sektor UKM. Padahal, saat ini Indonesia semestinya meningkatkan produktifitas UKM untuk penguatan ekonomi. Sebab, UKM tahan dengan adanya krisis global yang kemungkinan melanda Indonesia saat ini. Tahannya sektor UKM dari krisis global terbukti ketika pada krisis moneter 1997-1998, dimana perusahaan-perusahaan besar kolaps, perusahaan-perusahaan kecil dan industry kerakyatan tetap beroperasi (Fadli Zon, 2013).

Selain itu, saat Indonesia menghadapi era persaingan perdagangan bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jika sektor ekonomi kerakyatan tidak mampu tumbuh dan berkembang, niscaya industri-industri besar asing yang memiliki kekuatan modal besar akan merajai pasar, dan mematikan usaha-usaha kecil rakyat (Husen Sawit:2012). Namun harus disadari bahwa industry besar sangat rawan terhadap ancaman krisis ekonomi global.

Imbas Politik

Kenaikan harga dan kelangkaan gas melon yang bersubsidi pemerintah tentu saja menjadi sebuah ironi bagi Indonesia yang berpredikat Negara pengekspor gas. Persoalan ini tentu saja kan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih, saat ini hampir semua harga kebutuhan pokok melambung. Daya beli rakyat melemah karena akibat sektor riil tak kunjung bergerak. Di sisi lain, peningkatan suku bunga yang digunakan untuk memerangi inflasi menyebabkan banyak sektor usaha kecil yang gulung tikar. Dengan demikian mengamankan cadangan suber energi terutama gas adalah agenda yang mendesak. Ekspor sumber energi, terutama gas harus dibatasi, bahkan dihentikan. Selain itu, managemen pemerintah dalam pengelolaan sumber energi harus diperbaiki, sehingga tidak adalagi mafia Migas yang merugikan negara. 

Karut marutnya perekonomian ini tentu saja berimbas terhadap politik nasional. Sebab, dalam dinamika politik tanah air, bukan hal baru bila kebutuhan pokok rakyat dijadikan instrumen politik dalam setiap rezim Pemerintahan . Kelangkaan beras dan gas melon tentu saja berimplikasi politik, sehingga jika pemerintah tidak bisa mengatasinya maka akan meyebabkan citra Jokowi-JK sebagai pemegang tampuk kekuasaan menjadi buruk dimata rakyat. Otomatis akseptabilitas publik terhadap Jokowi-JK akan menurun. []

*Penulis Adalah Fungsionaris Pengurus Besar Himpinan Mahasiswa Islam (PB HMI) Departemen Kewirausahaan

 


 





Baca Juga