Stop Pencitraan, Jokowi Harus Akui Kesalahan dan Perbaiki Dengan Kerja Nyata


ilustrasi. Doc/jogjakartanews.com

YOGYAKARTA -  Akhir-akhir ini publik kembali disodori survey tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dari berbagai lembaga survey, memperlihatkan ketidakpuasan publik. Namun opini yang dibangun adalah kesalahan bukan pada pemimpin, melainkan pada pembantu-pembantu alias menterinya.

Hal itu dikemukakan Koordinator Gerakan PemudaUntuk Pemerintahan Bersih, Heman dalam pers rilis yang dierima jogjakartanews.com, Sabtu (10/10/2015).

“Ini yang kemudian survey-survey tersebut outputnya tidak objektif. Sebab, semua kesalahan ujung-ujungnya pada pembantu. Buktinya respons atas survey muncul wacana reshuffle kabinet lagi. Bongkar-pasang jabatan lagi. Sudahlah, akui saja kesalahan dan perbaiki dengan kerja nyata,” ujar Herman saat diskusi terbatas dengan kelompok mahasiswa di kawasan UGM Yogyakarta, Sabtu (10/10/2015) sore, sebagaimana dikutip dalam rilis.

Dikatakan Herman, jika pemimpin tidak pernah salah lalu yang dikambinghitamkan pembantu terus-terusan tentunya aneh. Kalau sekali dua kali, kata dia, mungkin wajar, tapi  kalau berkali-kali setiap kesalahan dibebankan kepada pembantu, tentunya tidak bijaksana.  

“Pemerintahan Jokowi-JK, seharusnya tidak melakukan pencitraan terus, tapi benar-benar bekerja. Beliau itu manusia juga, jangan didewa-dewakan. Rakyat menunggu janji-janji kampanye yang banyak belum terealisasi,” ungkapnya.

Herman menilai, masalah nasional yang haus ditangani secara cepat oleh Jokowi JK adalah merosotnya ekonomi nasional, banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Buruh, angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat, isu lingkungan seperti kebakaran hutan.

“Saat ini memang Rupiah menguat terhadap dollar, efeknya sedikit membantu perekonomian nasional. Tapi bagaimana dengan ribuan buruh yang telah terlanjur diPHK? Bagaimana soal kebakaran Hutan? Bagaimana dengan harga-harga kebutuhan yang tinggi? Apakah langsung normal kembali? Kan tidak bukan?” tukas herman di hadapan puluhan peserta diskusi dari berbagai kampus di Yogyakarta tersebut.

Herman juga berharap, media massa juga lebih fokus untuk memberikan pencerdasan terhadap rakyat dengan tidak turut mengalihkan isu-isu penting tersebut.

“Biasanya memang kalau ada isu nasional yang dalam kutip merugikan posisi pemerintah akan dialihkan dengan isu-isu yang menyedot perhatian publik seperti isu kriminal, isu Sara, termasuk terorisme, gossip selebriti atau gossip-gosip politik. Saya harap teman-teman mahasiswa tidak terpengaruh dengan media-media pengalih isu tersebut,” pungkas Herman. (pr*)

Redaktur: Rudi F

*Pers rilis resmi, isi sepenuhnya tanggungjawab pengirim


 





Baca Juga