Rabu, 04/12/2019 15:21 WIB | Dibaca: 96 kali

Indikator ASN Berprestasi Bapas Jogja Memiliki Dua Indikator


Indikator ASN Berprestasi Bapas Jogja Memiliki Dua Indikator

YOGYAKARTA - Aparatur Sipil Negara(ASN) berprestasi harus memiliki dua indikator yaitu kompetensi moral dan kompetensi kinerja. Demikian disampaikan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta(Bapas Jogja), Muhammad Ali Syeh Banna  dalam apel pagi dan pelaksanaan penilaian pegawai berprestasi bulanan di Aula Bapas Jogja, Jl. Pangurakan No. 1 Yogyakarta, Selasa(03/12/2019).

Ali Syeh menjelaskan ASN yang berkompetensi moral adalah ASN yang dapat menjadi contoh teladan bagi ASN lainnya.

"ASN yang berkompetensi moral dapat menjadi contoh dalam hal disiplin, bukan hanya masuk kerja saja, tapi taat kepada nilai-nilai etika sebagai seorang ASN," kata Ali Syeh yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu(04/12/2019).

Kemudian Ali Syeh juga menjelaskan bahwa ASN yang berkompetensi dalam kinerja merupakan ASN yang berkinerja tinggi dan selalu mengembangkan potensi, baik untuk dirinya maupun lingkungannya.

"ASN yang berkompetensi kinerja merupakan ASN yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan dan baik di mata pimpinan, menjadi motivasi bagi ASN lain, dan pegawai berprestasi bulan November lalu yang diberikan dibulan berikutnya adalah JFT Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Muda Saudari Endang Budiningsih," jelas Ali Syeh.

"Apresiasi untuk pegawai ini diberikan setiap bulan dimana dibulan sebelumnya yang bersangkutan diberikan penilaian oleh tim penilai, dan diberikan penghargaan pada bulan berikutnya,"Imbuh Ali Syeh.

di lain pihak JFT PK Muda Endang Budiningsih mengatakan bahwa penghargaan dan apresiasi Kepala Bapas Jogja ini padanya adalah hal yang surprise.

"Dipanggil di Apel Pagi untuk menerima penghargaan membuat saya agak kaget, tetapi ini memicu saya untuk bekerja lebih baik lagi,terimakasih kepada tim penilai dan kepala Bapas yang sudah menjatuhkan pilihan kepada saya" tuturnya.

"Harapan kami prestasi ini tidak hanya di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) saja tetapi bisa secara nasional di Kementerian Hukum dan Hak Asasi MAnusia ," pungkas Ali Syeh(hen)

Redaktur : Irawaty


 





Baca Juga