Pakar Kebijakan Publik UGM Minta Pemerintah Harus Cepat Belajar Tangani Corona


Ilustrasi.

YOGYAKARTA - Pakar Kebijakan Publik UGM, Prof.Dr.Erwan Agus Purwanto menyebutkan Indonesia harus belajar dengan cepat dalam menangangani wabah Covid-19 di tanah air yang telah menginfeksi ribuan orang dan menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.

“Dalam kondisi ini pemerintah perlu jadi fast learner,” tegasnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Sabtu (11/04/2020).

Dia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan bentuk bencana baru. Belum ada preseden guna menanganai krisis ini sebelumnya.

Kendati begitu, pemerintah dapat belajar dari sejumlah negara yang dinilai berhasil dalam mengendalikan penyebaran wabah Covid-19. Misalnya dengan mengambil atau mengadopsi cara-cara penanganan virus corona yang dilakukan Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan.

“Ada semacam best practice dari negara-negara yang dianggap sukses dalam menangani virus corona,” kata Guru Besar FISIPOL UGM ini.

Menurutnya, pemerintah Indonesia ada keterlambatan dalam merespon Covid-19. Semestinya pemerintah bisa segera belajar dari kasus corona sebelumnya seperti SARS maupun MERS ataupun dari negara lain. Ada jeda waktu sejak kasus pertama muncul di Wuhan di akhir Desember 2019 hingga kasus pertama di tanah air pada Maret 2020 yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengantisipasi wabah Covid-19 sebelum masuk Indonesia.

Namun Erwan menilai saat ini pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani wabah Covid-19. Berbagai kebijakan dan peraturan dikeluarkan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas.

“Pemerintah sudah terlihat meningkatkan upaya menangani pandemi ini. Terakhir mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 dengan berbagai kebijakan turunannya termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih luas,” paparnya.

Selain itu komitmen pemerintah juga terlihat dari pengalokasian anggaran dana kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan APD, reagen, ventilator, pengadaan tes kit berskala besar, serta peralatan kesehatan lainnya. Selain itu upaya membentuk jejaring pengaman sosial (social safety net) bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki penghasilan rutin. Upaya lain juga dilakukan untuk membantu sektor usaha dengan kebijakan fiskal serta pemulihan ekonomi nasional.

“Komitmen pemerintah dalam penanganan Covid-19 makin hari lebih serius untuk mencegah penyebaran virus agar tidak menjadi lebih besar,” tuturnya.

Lebih lanjut Erwan menyinggung terkait kebijakan tidak melarang mudik, tetapi menghimbau publik untuk tidak mudik yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan terlihat setengah hati, namun menurutnya ada semacam kebijakan yang ditujukan untuk menyelamatan dua hal sekaligus.

Di satu sisi, pemerintah ingin menyelamatkan warga negaranya dari wabah Covid-19. Namun, disisi lainnya, pemerintah juga ingin menyelamatkan perekonomian masyarakat.

“Kalau lockdown implikasinya itu sangat luar biasa, ekonomi bisa kolaps. Karenanya, pemerintah berikan koridor bagaimana bisa tetap selamat dengan pembatasan sosial, namun masih memberi ruang gerak bagi masyarakat,” paparnya. (pr/kt1)

Redaktur: Faisal

 


 





Baca Juga