YOGYAKARTA – Diakhir masa jabatannya, pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhonono (SBY) mengeluarkan sedikitnya dua kebijakan terkait bidang Minyak Bumi dan Gas (Migas). Yaitu diberlakukannya pembatasan solar bersubsidi dan rencana kenaikan gas LPG 12 Kg.
Kedua kebijakan tersebut dinilai akan berimbas buruk terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kebijakan itu juga akan menambah cost produksi dan berefek memicu kenaikan kebutuhan lainnya,” ujar Koordinator Komunitas Wirausahawan Mahasiswa (KWM) Yogyakarta, Pandu Septa.
Menurut Pandu, kebijakan yang bersentuhan langsung dengan publik itu perlu dievaluasi pemerintahan presiden mendatang.
“Gas 12 kg dan Solar itu kan banyak digunakan oleh kalangan UMKM, bukan hanya industri-industri besar. Jika memang pemerintahan ke depan berkomitmen untuk memajukan UMKM, maka saya kira harus mengevaluasi kebijakan ini,” ungkapnya.
Dikatakan Pandu, memajukan UMKM sangat penting dilakukan guna menguatkan perekonomian Nasional.
“UMKM selama ini mampu menyerap tenaga kerja, serta menopang perekonomian nasional, karena terbukti tidak terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi global,” pungkasnya.
pungkasnya. (yud)
Redaktur: Rudi F
