Kunjungan Ganjar Ke Suriname Disorot Aktivis Anti Korupsi

SEMARANG  – Kunjungan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, Ketua DPRD Rukma Setyabudi beserta istri dan sejumlah pejabat Pemprov Jateng, mendapat sorotan aktivis anti korupsi dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN).

Menurut  Divisi Korupsi Anggaran dan Politik KP2KKN, Ronny Maryanto, mereka telah berada di luar negeri selama 13 hari sejak keberangkatan pada Minggu (27/09/2015) lalu, dan hari ini, Jumat (09/10/2015) pulang.  

Menurutnya, Gubernur dan Ketua DPRD Jateng  tersebut dikabarkan membawa rombongan dari unsur pejabat sebanyak 21 orang, beserta  istrinya,  staf, penari-penari dan para koreografer. Mereka, kata Ronny, telah mengunjungi  tiga negara di Eropa, yakni Suriname, Belanda, dan Jerman. 

“Plafon anggaran untuk kunjungan kali ini sangat besar karena kunjungannya mengajak banyak orang, yakni Rp 2,3 miliar. Bandingkan dengan anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang hanya Rp 1,7 miliar per tahun. Padahal, Komisi Informasi keberadaannya sangat penting guna mendorong transparansi, ” ujarnya dikutip dari pers rilis yang diterima wartawan.

Ditegaskan Ronny, kunjungan  tersebut dinilai tak lebih dari sekedar jalan dan plesiran yang tak bermanfaat untuk warga Jateng yang tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Terlebih, kata dia, beberapa waktu lalu,  Ganjar juga sudah plesiran ke luar negeri.

Dikatakan Ronny, agenda kunjungan selama tiga hari itu banyak yang hanya acara seremonial. Misalnya, Gubernur bersama rombongan menghadiri acara peringatan 125 tahun kedatangan orang Jawa ke Suriname  di Paramaribo. Padahal, dalam acara bertajuk Indofair Suriname 2015 itu juga sudah dihadiri unsur pejabat tingkat pemerintahan pusat.

Ganjar dan rombongan juga berkunjung ke Museum Bronbeek di Belanda untuk belajar soal sejarah, padahal di Provinsi Jawa Tengah banyak bangunan-bangunan cagar budaya yang tidak serius diurus.

“Bahkan, ada agenda pelantikan Alumni KAGAMA UGM di Belanda. Yang dianggarkan dari APBD Jawa Tengah. Ini sungguh ironis,” tandas Ronny. (pr*)

Redaktur: Rudi F

*Sumber: Pers Rilis Media dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng.

 

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Powered by rasalogi.com