YOGYAKARTA – Puluhan massa kader Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo DIY di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta, Jumat (27/02/2018) siang. Mereka memprotes kebijakan pengurus DPW yang dinilai tidak transparan dalam mengelola keuangan partai.
Koordinator Aksi, RM Lanang Hadiwijoyo mengatakan, aksi diikuti para kader Partai dari DPD Bantul, DPD Kulonprogo, organisasi sayap seperti Pemuda Perindo, Baja, hingga Resque Perindo. Menurutnya, massa kecewa dengan Pengurus Perindo DIY yang selama ini tertutup dengan kader dan DPD, terutama dalam hal transparansi keuangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang tidak dirasakan hingga tingkat bawah,
“Kami minta kejelasan dari DPW, karena kader telah berusaha maksimal mengembangkan partai dan melaksanakan tugas verifikasi faktual partai peserta pemilu 2019 di DIY, namun tetap tidak ada timbal balik dari DPW,” ujar Lanang yang sekaligus Ketua Pemuda Perindo DIY, di sela aksi.
Ditandaskan Lanang, sikap pasif pengurus DPW di saat kader aktif menimbulkan pertanyaan besar. Apalagi, kata dia, selama ini kegiatan hanya disokong organisasi sayap, padahal dari DPP ada dana kegiatan yang semestinya digunakan DPW untuk mengaktifkan organisasi sayap dan kegiatan kader,
“Ini malah sebaliknya kegiatan partai banyak didukung dana dari organisasi sayap,” ujarnya.
Selain soal transparansi, Lanang juga menyoroti masalah lain yang membelit Perindo DIY. Antara lain minimnya minat masyarakat untuk mendaftar menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari Perindo dalam Pemilu Legislatif 2019 mendatang,
“Di sleman kurang dari 20 Bacaleg, Bantul kurang dari 30, Kulonprogo kurang dari 29. Dari situ kan jelas ada persoalan cukup besar di Perindo DIY. Kalau DPP tidak segera mengambil sikap tegas dengan persoalan yang ada ini, tentu akan merugikan Partai Perindo, khususnya di DIY,” tegas Lanang.
Ketika verifikasi faktual selesai, kata Lanang, seharusnya ada dana masuk ke DPD senilai Rp 20 juta yang kemudian digunakan untuk kegiatan kader untuk mengembangkan partai hingga ke tingkat bawan. Namun hingga saat ini, tidak ada realisasinya,
“Harapan kader itu pupus karena tak kunjung terealisasi apa yang seharusnya diterima. Kami sudah sampaikan ke pusat bahwa di DIY ada masalah besar dan harusnya pusat turun langsung melihat, lalu menyelesaikan, sehingga kami tidak perlu turun aksi lagi,” tukas Lanang.
Suwito, Ketua DPD Partai Perindo Kulonprogo menambahkan, terkait dana Rp 20 juta untuk operasional paska verifikasi faktual, sudah dikonfirmasi ke DPP. Namun, kata dia, hingga saat ini dana tersebut tak jelas keberadaannya.
“Sekjen (Perindo) saat itu bilang ada dana Rp 20 juta untuk verifikasi tapi sampai sekarang kami di Kulonprogo tidak menerima. Ini ke mana dananya, ada indikasi korupsi di sini menurut kami dan harapannya pusat mau turun ke DIY, mengurai masalahnya,” harap Suwito. (kt1)
Redaktur: Rudi F
