YOGYAKARTA – Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta (Bapas Jogja) mengikuti kegiatan Rapat Kolaborasi DILKUMJAKPOL PLUS DIY tahun 2019, yang diselenggarakan pada Kamis (20/06/2019), di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogayakarta (Kanwil Kemenkumham DIY).
Rapat tersebut dihadiri oleh lintas penegak hukum, diantaranya dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Kepolisian Daerah DIY, Badan Narkotika Nasional DIY, Ombudsman RI perwakilan DIY, Kepolisian Resor Kota Besar Yogyakarta, Komando Daerah Militer, komando resor militer 072, Pengadilan Negeri se-DIY, Biro hukum Pemda DIY, dan seluruh Satker UPT Kanwil Kemenkumham DIY.
Acara diawali dengan laporan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan, Tedja Sukmana selaku ketua panitia penyelenggara. Dalam laporannya Tedja menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya rapat kolaborasi ini,
“Rapat Kolaborasi DILKUMJAKPOL PLUS 2019 dilaksanakan dengan maksud untuk mewujudkan keterpaduan dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Ia berharap dengan digelarnya rapat ini bisa meningkatkan sinergitas antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan ombudsman untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di DIY tahun 2019.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Krismono dalam sambutannya menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik, memberikan gambaran umum permasalahan hukum yang terjadi di wilayah DIY,
“Harapannya dalam acara ini dapat menemui titik temu pemecahan masalah,” tutur Krismono yang sekaligus membuka acara.
Dalam acara tersebut diadakan pemaparan permasalahan dari tiga bidang yaitu, permasalahan pelayanan Hukum dan HAM, pemasyarakatan, dan keimigrasian yang terjadi di wilayah DIY.
Sementara itu, Perwakilan Bapas Jogja yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Farid Edy Susanto, selaku ketua Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurutnya, Bapas Jogja memiliki tugas dan fungsi yang membutuhkan sinergitas yang baik antara para penegak hukum dan pemerintah setempat, terutama dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum,
“Acara yang sangat baik karena menghadirkan unsur aparat penegakan hukum yang lengkap, yang perlu ditingkatkan adalah pelaksanaaan kesepakatan di lapangan sesuai rekomendasi forum sehingga permasalahan yang sama tidak terulang,” ujarnya.
Sementara itu, Plh Kepala Bapas Jogja, Hartono berharap adanya persamaan persepsi antar aparat penegak hukum, dalam rangka penegakan hukum dan HAM,
“Sehingga sinergitas antar aparat penegak hukum / institusi sangat diperlukan dalam memecahkan masalah yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.
Setelah pemberian pembekalan dari masing-masing pimpinan tinggi, acara ditutup dengan pembacaan hasil rapat dan kemudian ditandangani oleh para pimpinan tinggi masing-masing instansi. (bon)
Redaktur: Faisal
