Gunungkidul – Di tengah riuhnya program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disambut antusias oleh masyarakat, terselip aroma kekhawatiran yang mulai tercium di Gunungkidul. Program yang mulia itu, dengan 59 dapur umum yang akan memasak setiap hari bagi 174.900 penerima manfaat, berpotensi memunculkan efek domino terhadap harga bahan pangan pokok.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mencium tanda-tanda awalnya sejak jauh hari. Dalam pandangannya, inflasi bukan sekadar urusan angka di kertas laporan statistik, tapi ancaman nyata bagi dapur rakyat kecil.
“Warga bisa punya uang, tapi barangnya bisa hilang dari pasar. Uang ada, tapi telur mahal, sayur habis,” ujarnya .
Ketika Gizi Gratis Mengguncang Pasar
Program MBG dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi seimbang setiap hari. Namun, di sisi lain, permintaan besar terhadap bahan pangan seperti telur, cabai, dan sayur-mayur bisa menimbulkan gejolak harga di pasar tradisional.
Bayangkan saja, 59 dapur di Gunungkidul beroperasi serentak setiap hari, membutuhkan ribuan butir telur dan ton sayur setiap minggunya. Kebutuhan itu tak hanya menyerap pasokan lokal, tapi juga berpotensi menarik minat tengkulak luar daerah untuk bermain harga.
“Kalau kita tidak siapkan dari sekarang, bisa-bisa lombok, tomat, dan telur diserbu tengkulak. Petani lokal malah kehabisan stok,” peringat Bupati Endah.
Beberapa daerah seperti Wonosobo, Wonogiri, dan Magelang bahkan sudah mulai membatasi pengiriman sayur ke luar wilayah untuk menjaga ketersediaan bahan pangan. Gunungkidul, menurut Endah, tak boleh lengah menghadapi arus besar ini.
Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga: Menyelamatkan Dapur dari Inflasi
Di tengah kekhawatiran itu, muncul satu jawaban yang sederhana namun kuat yaitu Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga. Program ini mendorong setiap rumah tangga untuk menanam sayuran di pekarangan dan memelihara ayam petelur. Ide ini lahir bukan dari rapat-rapat dingin di kantor, tetapi dari uji coba langsung yang dilakukan tim protokol Pemkab.
“Dari delapan ekor ayam saja, setiap hari bisa menghasilkan enam butir telur. Bayangkan kalau ini dilakukan oleh ribuan keluarga. Kita tidak akan kekurangan telur meski dapur MBG beroperasi setiap hari,” ungkap Bupati Endah.
Hasil ternak dan panen warga nantinya bisa dijual atau dititipkan ke Koperasi Merah Putih, yang disiapkan sebagai pusat distribusi bahan pangan lokal. Skema ini memungkinkan masyarakat memperoleh tambahan penghasilan, sementara pasokan untuk dapur MBG tetap terjaga dan harga di pasar tidak melonjak.
“Kalau masyarakat menitipkan hasilnya ke Koperasi Merah Putih, tidak akan ada dapur MBG yang kekurangan bahan. Gizi warga terpenuhi, harga tetap stabil,” kata Endah.
Baca Juga : https://jogjakartanews.com/baca/2025/11/03/27467/bupati-gunungkidul
Perempuan Tani di Garda Terdepan
Dalam strategi ketahanan pangan ini, Kelompok Wanita Tani (KWT) menjadi tulang punggung. Mereka diarahkan untuk mengoptimalkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Bahkan, sebanyak 20 persen dana kelurahan akan difokuskan untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan seperti budidaya cabai, sayur, dan tanaman obat keluarga.
Selain itu, Lumbung Mataraman merupakan konsep penyimpanan pangan tradisional yang sudah digagas Pemkab akan berperan sebagai penyangga logistik.
“KWT menanam, koperasi menampung, dan lumbung menyimpan. Semua bergerak bersama,” jelas Endah.
Inflasi, bagi sebagian besar daerah, adalah gelombang yang menakutkan. Namun di Gunungkidul, Bupati Endah justru menjadikannya momentum untuk membangun kemandirian lokal. Meski demikian, menjaga stabilitas harga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kerja bersama seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau sekarang belum terasa, tunggu saja nanti saat harga mulai naik. Dari sekarang kita siapkan semuanya,” Pungkasnya.
