YOGYAKARTA – Peneliti dari Massachusetts Institute of Technology, Boston Amerika Serikat, Benjamin Olken mengatakan, kebijakan pengurangan subsidi tertentu beberapa tahun belakangan, tak hanya dilakukan pemerintah Indonesia. Meski terbilang kontroversial , menurut Benjamin, hal itu sudah menjadi tren global.
“Banyak negara-negara di dunia mengurangi subsidi dan menggantikannya dengan bantuan yang lebih ditargetkan bagi rumah tangga miskin,” katanya dalam acara Mubyarto Public Policy Forum yang diselenggarakan Rabu (21/08/2019) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
Benjamin menyebut, sebanyak 40 negara telah melakukan reformasi subsidi energi sejak tahun 2014. Subsidi pangan serta konsumsi energi, kata dia, memang telah menjadi salah satu bentuk bantuan sosial yang umum dilakukan di negara dengan pendapatan rendah dan menengah selama beberapa dekade.
Bantuan yang ia sebut sebagai “targeted transfers” belakangan mulai meningkat secara pesat di negara berkembang,
“Kebijakan Indonesia dalam bantuan sosial yang tepat sasaran, mengikuti tren ini,” ujarnya sebagaimana dikutip dari keterangan pers Humas UGM.
Menurutnya kebijakan tersebut menciptakan sederet tantangan kebijakan yang baru dan berbeda di negara emerging economies,
“Dari pengalaman selama ini dari negara maju tidak selalu bisa diterapkan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi meliputi pertanyaan siapa yang layak menerima bantuan dan cara mengidentifikasinya, tipe bantuan yang diberikan, bagaimana memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai pada keluarga yang tepat, serta bagaimana dampak dari bantuan tersebut terhadap kemiskinan dan kesejahteraan.
“Karena itu, kolaborasi riset antara akademisi atau peneliti dengan para pembuat kebijakan menjadi penting untuk membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Bambang Widianto mengatakan, diperlukan pendekatan berbasis bukti di dalam proses pembuatan kebijakan.
Menurutnya tantangan Indonesia adalah bagaimana menyusun kebijakan berbasis riset,
“Pemerintah tidak mau trial and error, karena itu pemahaman terhadap suatu masalah menjadi penting,” tegasnya.
Kebijakan bantuan yang tepat sasaran, imbuh dia, mampu menurunkan pengeluaran negara untuk subsidi tertentu dan meningkatkan bantuan yang lebih efektif bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
Bambang memaparkan kebijakan efisiensi subsidi listrik sebagai salah satu studi kasus. Kelompok kaya, ujarnya, seharusnya tidak menerima subsidi,
“Namun, kenyataannya, kelompok ini justru menikmati besaran subsidi yang lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga miskin,” tukasnya.
Menanggapi fakta ini, pemerintah kemudian melakukan proses pencocokan data di tingkat rumah tangga, dan mengurangi jumlah rumah tangga penerima subsidi 900 VA untuk memastikan bahwa subsidi listrik hanya diterima oleh rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin.
“Dengan subsidi listrik yang menjadi lebih tepat sasaran, besaran subsidi yang kita keluarkan untuk listrik berkurang hingga 20 Triliun, dan anggaran subsidi untuk sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, bisa ditingkatkan,” jelas Bambang. (pr/kt3)
Redaktur: Faisal
