SURABAYA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, mendesak agar Panitia Nasional Kongres (Panasko) HMI ke 31 menghentikan sementara Kongres HMI di Kota Surabaya. Desakan tersebut dilatarbelakangi adanya dualisme kepemimpinan Pengurus Besar (PB) HMI yang berakibat agenda-agenda kongres tidak bisa dilaksanakan.
Ketua Umum HMI Cabang Ambon, Mizwar Tomagola mengatakan, kongres yang sedianya dilaksanakan pada dari 17 hingga 22 Maret 2021 sudah tidak efektif dan tidak lagi bernilai. Oleh karenanya dia mengajak Cabang-Cabang HMI di seluruh Indonesia peserta kongres agar tidak memperumit keadaan dengan terjebak kepada kepentingan pragmatis pihak-pihak yang menghambat Kongres. Hal itu menurutnya penting untuk meminimalisir potensi buruk, yaitu adanya kongres tandingan yang sempat diwacanakan oleh pendukung Pj Ketum Muis. Kongres tersebut direncanakan akan di gelar di Jakarta,
“Saya minta dengan hormat kepada semua Cabang-Cabang se Indonesia supaya menahan diri. Mari menyikapi segala persoalan yang terjadi dengan kepala dingin, serta mendukung dan menyuarakan rekonsiliasi dalam kongres dengan cepat dan mendesak untuk kongres di kota Surabaya dihentikan sementara, sambil menunggu kesepakatan dua kubu Muis dan Arya,” pintanya.
Ia juga menilai Kongres terkesan bukan lagi milik HMI. Pasalnya, ruang Kongres HMI yang seharusnya hanya boleh dimasuki unsur utusan dan peninjau serta Panitia Nasional Kongres, ternyata bisa dimasuki aparat kepolisian. Terkait hal tersebut Mizwar meminta kepada Kapolda Jawa Timur (Jatim) untuk segera mengevaluasi seluruh anak buahnya yang ditugaskan untuk mengawal kongres HMI secara maraton. Sebab, kata dia, banyak terjadi aksi-aksi premanisme oleh oknum-oknum aparat terhadap kader HMI terkhusus peserta kongres,
“Kongres HMI yang terjadi hari ini terkesan bukan lagi milik HMI, bayangkan saja aparat kepolisian sudah berani tampil di dalam forum tertinggi tanpa mengindahkan dinamika para kader-kader HMI se-Indonesia yang sementara berkongres. Ini kan lucu, fatalnya lagi, ketika ada peserta kongres yang melontarkan kritik pedas kepada presidium mengigat suara sumbang para kader untuk segera melakukan rekonsiliasi antara kubu Muis dan Arya justru di sikapi secara represif oleh aparat kepolisian,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu (24/03/2021).
“Kami minta Kapolda Jatim segera menarik anggotanya dari lokasi kongres karena telah jauh mencampuri dan justru akan merugikan kebebasan berekspresi para kader HMI se Indonesia. Kalau misalkan Kapolda Jatim terkesan tutup mata dan diam atas apa yang terjadi di dalam arena kongres, maka justru memberikan kesan bahwa Kapolda Jatim gagal memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh kader HMI se Indonesia yang ada di kota Surabaya,” tegasnya.
Mizwar mengaku menyayangkan sikap Pj Ketum Arya Kharisma yang tidak mengindahkan permintaan para Ketum Badko se-indonesia yang sejak awal berikhtiar untuk mendamaikan agar dirinya dengan Pj Ketum Muis bisa duduk bersama dan menyelesaikan persoalan secara bijaksana demi kelancaran Kongres.
Mizwar berharap agar Pj Arya Kharisma tidak mementingkan ego pribadi yang berpotensi membuat Kongres tidak lagi kondusif dan menghasilkan keputusan terbaik untuk lebih memajukan HMI ke depan,
“Jika tidak ada rekonsiliasi maka HMI akan terbelah dan berdampak buruk bagi masa depan HMI, terutama dari sisi pengkaderan, barganing nilai, serta peran-peran perjuangan lainnya. Sebab masing-masing Kubu akan disibukkan dengan hujat menghujat sambil mencari dukungan-dukungan politis secara pragmatis di istana (presiden). Seharusnya dalam menyelesaikan konflik internal kedua belah pihak bisa belajar bijak dari Ketum PB HMI yang lalu, yaitu Sadam Aljihad sewaktu berikhtiar menyelesaikan konflik yang terjadi antara kubu dirinya dengan dan kubu Arya,” pungkas Mizwar. (pr/k1)
Redaktur: Faisal
