Oleh: Ja’faruddin AS*
MEMBACA ‘serangan balik’ para loyalis pemerintah yang mengatakan jika para pengkritik Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI ke 7 terkait kebijakan-kebijakannya, hanyalah orang-orang ‘sirik’, saya merasa perlu meluruskan. Saya memaklumi ungkapan ‘sirik’ bagi pengkritik pemerintah menjadi sesuatu yang wajar, sebab apapun ungkapan seorang atau sekelompok loyalis pemerintah selalu bernada seolah sang presiden adalah ‘manusia setengah dewa’ tidak sempurna, namun paling sempurna diantara manusia-manusia lainnya.
Loyalis pemerintah (termasuk media massa partisan atau pendukung) niscaya akan menggiring opini publik jika siapapun pengkritik pemerintah, apalagi jika kritikan itu personal terhadap seorang Jokowi, pasti bermotif dendam politik. Mereka yang melancarkan kritik terhadap pemerintah adalah pendukung calon presiden yang kalah dalam kontestasi Pilpres 2014 lalu atau pendukung Prabowo Subianto. Barangkali itu memang alasan yang paling manjur dan akan dianggap masuk akal oleh sebagian besar masyarakat. Namun, para loyalis pemerintah lupa, dalam Pilpres 2014 juga ada golongan rakyat Indonesia yang tidak memilih dalam Pilpres alias Golput, termasuk saya di dalamnya.
Data KPU menyebut, dalam perhelatan Pilpres 2014, total warga yang berhak menggunakan hak pilihnya dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilpres 2014 adalah 190.307.134. Namun yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 133.574.277 suara. Artinya, tingkat Golput dalam gelaran Pilpres 2014 mencapai 29,8% atau 56.732.857 suara. Angka Golput Pilpres 2014 lebih parah dibanding Pilpres 2009 yang mencapai 27,7%. Bahkan lebih buruk dibanding Pilpres 2004 (yang hanya mencapai 24%).
Pertanyaanya, apakah 56 juta lebih yang tidak memilih itu bukan warga Negara Indonesia? Apakah para Golput tidak berhak mencintai negaranya? Apakah Golput tidak berhak mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak populis atau berpihak kepada rakyat, seperti mengkritik kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)? Bukankan Golput juga bagian dari demokrasi, bahkan di Negara penganut demokrasi terbesar seperti AS pun masih banyak Golput? Menurut saya justru kalangan Golput inilah yang objektif, mengkritik tanpa tendensi dan murni untuk kepentingan rakyat.
Saya mungkin bisa mengamini jika kritik terhadap personal seorang Jokowi yang berpidato dengan bahasa Indonesia di Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2014, atau membawa serta istri dan anaknya di forum internasional yang diselenggaran di Beijing, China itu, bukanlah sesuatu yang penting. Kritik yang tidak relevan dengan kepentingan publik itu memang bisa saja dilandasi dendam politik oleh mereka yang kalah dalam Pilpres.
Namun saya tidak sepakat jika kalangan yang mengkritik dan menolak kebijakan pemerintah Jokowi yang akan menaikkan harga BBM, juga disebut sebagai golongan orang-orang yang hanya didasari dendam politik. Memang banyak politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menolak rencana kenaikan harga BBM. Namun bagaimanapun motif mereka (politisi senanyan) menurut saya sudah bisa terbaca.
Itu sama halnya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang kini menjadi komandan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Ketika di jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) PDIP Perjuangan menolak kenaikan harga BBM, meski ujung-ujungnya hanya walk out dari forum sidang dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun akhirnya mengesahkan kenaikan harga BBM. DPR itu keputusannya kolektif kolegial, artinya ketika sidang sudah ketok palu, yang tidak sepakat pun harus mengikuti keputusan. Rakyat juga tidak tahu apakah para politisi yang tidak sepakat itu kemudian juga ikut menikmati hasil dari kenaikan BBM, seperti ‘tunjangan-tunjangan’ yang diberikan pemerintah kepada anggota dewan atau tidak.
Kenaikan harga BBM yang direncanakan oleh pemerintah Jokowi saat ini alasannya tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu karena postur anggaran APBN yang tidak pas atau tidak memungkinkan untuk melaksanakan program-program pemerintah, selain alasan menyesuaikan harga minyak dunia. Untuk kali ini memang cukup aneh, BBM dinaikkan justru saat harga minyak dunia sedang turun. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, meski saat ini harga minyak dunia sedang mengalami penurunan, namun pemerintah tetap akan mengambil kebijakan untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya Ia memprediksi penurunan harga itu bersifat sementara dan akan segera naik.
“Kedua rupiah itu melemah, sedangkan itu barang impor, memang turun subsidi juga sedikit turun. Tapi segera naik lagi, karena kalau dibawah 100 itu negara Timur Tengah akan rugi,” jelasnya kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (07/11/2014) lalu.
Selain alasan kenaikan harga BBM yang sama dengan pemerintah sebelumnya, alasan pengalihan subsidi BBM juga sama, yaitu untuk sektor produktif, pembangunan infra struktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sebagainya yang orientasinya pertumbuhan ekonomi. SBY juga beralasan demikian. Bedanya jika dulu SBY menggunakan cara seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jokowi menggunakan kartu Tri Sakti : Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sejahtera (KSS). Bedanya lagi, jika SBY memberikan kompensasi setelah menaikkan BBM sehingga bisa menjadi ‘tombo gelo’ (obat marah, pen) rakyat, Jokowi menyebar kartu Tri Sakti sebelum menaikkan BBM biar rakyat ‘ojo gelo’ (tidak marah) jika harga BBM dinaikkan.
Memang ada program pengalihan subsidi BBM Jokowi yang sedikit maju, yaitu dengan membangun infrastruktur. Hal ini bahkan disampaikan Jokowi dalam Forum APEC, bahwa Indonesia akan memberikan kemudahan bagi Tiongkok untuk menanamkan investasi, termasuk mempermudah perizinan dan penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Jokowi juga telah menawarkan kepada Tiongkok untuk menggarap proyek besar di Indonesia. Beberapa proyek yang ditawarkan antara lain pembangunan listrik 35.000 megawatt, renovasi 24 pelabuhan, air port (bandara) serta pembangunan rel kereta api di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.
Jika dicermati, maka program pembangunan infrastruktur yang proyeknya akan diserahkan ke pihak asing itu juga akan dikomersialisasikan ke rakyat Indonesia. Apakah tidak kemudian malah justru membuat rakyat (SDM) dalam negeri semakin tersingkir dalam persaingan liberalisasi Ekonomi ASEAN yang 2015 mendatang akandiberlakukan melalui Masyarakat Ekonomi AESAN (MEA)? Barangkali bagi pelaku usaha bermodal besar akan semakin bisa mengembangkan usahanya, tapi bagaimana dengan usaha kecil dan menegah? Bukankan hanya pemodal besar yang mampu memobilisasi produksi lintas daerah, lintas Negara? Apakah hal ini namanya pengalihan subsidi BBM justru untuk memberikan subsidi (keuntungan) kepada pihak asing dan pemodal besar? Logika sederhanannya yang membuat jalan itulah yang lebih paham jalan. Jika yang membuat jalan itu asing,maka Asinglah yang lebih paham.
Alasan loyalis pendukung kenaikan harga BBM lainnya yang terdengar ‘manusiawi’ adalah kenaikan harga BBM untuk menghemat energi terutama minyak, karena cadangan minyak Indonesia sedikit, dan perlu disisakan untuk anak-cucu ke depan. Namun hal itu bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang selama ini ‘jor-joran’ dalam mengimpor sumber energi. Menurut data US Energy Information Administration (EIA), Indonesia merupakan 7 besar pengekspor batu bara terbesar pada tahun 2011 sebesar 340 juta ton dan 4 besar pengekspor gas sebesar 1.50 TFC. Kemudian ekspor minyak mentah Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Juli 2014 senilai US$ 677,8 juta.
Barangkali benar apa yang dikatakan mantan anggota Dewan Energi Nasional RI Kementrian ESDM 2000-2009, Herman Darnel Ibrahim dalam bukunya ‘Energi Selamatkan Negeri’ bahwa pendapatan Indonesia dari minyak dan gas bumi sekarang hingga Juni 2014 sebesar Rp 300 trilyun. Namun, subsidi untuk BBM, gas, dan listrik untuk rakyat melebihi penghasilan tersebut. Tapi di sisi lain Kementrian ESDM juga melansir data pengguna BBM bersubsidi terbesar justru kebanyakan kalangan mampu, yaitu 34% mobil pribadi dan taxi. Menurut saya tidak ada jaminan dengan dinaikkan harga BBM kalangan mampu itu menghentikan pemborosan.
Hitung-hitungan cara bodohnya begini misalnya, pemilik Lamborghini atau mobil mewah berkapasitas BBM besar yang kini ijin impornya dipermudah, menghabiskan 3,6 liter per 1 Km, itu hanya untuk hobby dan gengsi. Sementara rakyat bisa menggunakan BBM 3,6 liter untuk sepeda motor yang bisa digunakan untuk bekerja beberapa hari demi menghidupi keluarga. Maka jika BBM naik bisa dipastikan pemilik Lamborghini tetap bisa keliling kota dengan dikawal foreder dan rakyat yang menggunakan sepeda motor butut bisa terhambat produktifitasnya dalam bekerja. Rakyat kecil mungkin akan lebih memilih naik angkutan umum karena BBM mahal, sehingga kena macet dan terlambat kerja, dan lama-lama dipecat perusahaannya, lalu anak istrinya kelaparan, tak bisa sekolah tinggi, kemudian mati dalam kemiskinan sebelum menimang cucu dan keturunan yang banyak dari anak-anaknya. Wal hasil rakyat kecil disuruh hemat meski buat bekerja, konglomerat dibiarkan dan difasilitasi untuk pemborosan demi hobby. Mengatasi penyalahgunaan subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM menurut saya ibarat mengobati orang miskin keracunan makanan kadaluwarsa dengan insektisida.
Saya membayangkan jika pemerintah cerdas, mampu mengolah sumber daya energi tersebut untuk dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam negeri, tentunya akan lebih hebat Indonesia ini. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara.
Jika saat ini subsidi BBM dikontrol dengan pengawasan yang baik sehingga benar-benar dimanfaatkan oleh rakyat, terutama kalangan tidak mampu untuk mendorong meningkatkan taraf ekonomi, maka pendidikan dan kesehatan anak-anaknya terjamin. Jika generasi sudah cerdas, maka seandainya sumber energi fosil dan minyak di bumi pertiwi habis, mereka akan mampu menciptakan energi-energi alternatif untuk keberlangsungan hidup anak cucunya yang lebih panjang. Tapi jika yang terjadi saat ini adalah mencabut subsidi BBM untuk rakyat dengan turunan kebijakan yang menguntungkan asing dan segelintir konglomerat, maka dipastikan hanya kedua golongan itulah yang akan bertahan hidup, sementara si miskin akan musnah tanpa berkesempatan memperbaiki nasib. Jadi saya kira sangat wajar jika Presiden ke 3 RI, BJ. Habibie pernah mengatakan, “Kenaikan BBM bisa membuat yang tadinya tidak miskin, jadi miskin”.
Dalam momentum peringatan hari Pahlawan 10 November, marilah sebagai rakyat Indonesia kita kembali mengingat dan meneladani sikap para Pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga untuk membebaskan negeri Indonesia tercinta dari penjajahan bangsa asing demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan dibentuk tak lain untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan, para pendiri bangsa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan UUD 45, dasar Negara kita. Kebijakan menaikkan harga BBM yang jelas-jelas akan menimbulkan efek domino yang menyengsarakan rakyat dan menguntungkan bangsa asing atau segelintir konglomerat itu bertolak belakang dengan semangat perjuangan para pahlawan, bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 45. (*)
*Penulis adalah jurnalis jogjakartanews.com
