Selasa, 10/02/2015 12:47 WIB | Dibaca: 4089 kali

Hutang Luar Negeri Jokowi untuk Atasi Banjir Jakarta, Sia-sia


Warga Jakarta yang terendam banjir dievakuasi dengan perahu karet. Foto: Aristianto Zamzami

JAKARTA – Banjir yang melanda Jakarta terus mendapat sorotan publik. Kalangan pengamat bahkan menilai banjir yang membuat warga Jakarta terhambat beraktifitas tersebut buah dari kegagalan  Joko Widodo Sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Jokowi (sewaktu menjabart Gubernur DKI) sangat agresif mengmbil utang luar negeri. Katanya untuk memenuhi ambisinya mengatasi banjir. Di hadapan public, Gubernur Jokowi mengatakan anti utang Bank Dunia. Namun faktanya utang terus ditimbun,” ujar aktivis Indonesian Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng dalam pers rilis yang diterima jogjakartanews.com, Selasa (10/02/2015).

Dikatakan Salamudin, Gubernur Jokowi menamkan proyek utangya tersebut dengan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) atau Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Melalui Proyek JEDI, kata dia, Bank Dunia memberikan pinjaman sebebsar US$139,64 juta dan US$0,50 juta hibah bilateral.

“Selama masa kampanye Pilpres JEDI/JUFMP diklaim sebagai mahakarya Gubernur Jokowi untuk mengkhiri banjir Jakarta.  Proyek utang akan mengeruk sekitar 67,5 km dari 11 bagian kanal utama dan 65 hektar dari empat waduk yang ada di Jakarta,” tukasnya.

Salamudin membeberkan, adapun proyek utang bank dunia tersebut adalah Sungai Ciliwung-Gunung Sahari, Waduk Melati, Sungai Cengkareng, bagian hilir Sungai Sunter,  Proyek Saluran Cideng Thamrin, Saluran Sentiong-Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III, Saluran Tanjungan, bagian hilir Saluran Angke, Banjir Kanal Barat, bagian hulu Sungai Sunter, Saluran Grogol Sekretaris, Saluran Pakin-Kali Besar-Jelakang, Saluran Krukut-Cideng, Saluran Krukut Lama.  

“Mantan Gubernur DKI Joko Widodo sekarang sudah menjadi Presiden RI. Buah dari hasil kampenye proyek proyek utang dari Bank Dunia, ternyata banjir Jakarta bertambah parah. Padahal, sudah banyak rakyat yang diusir dari areal yang menjadi lokasi proyek atas nama kepentingan umum,” pungkasnya. (pr/ded)

Redaktur: Rudi F 

 


 





Baca Juga