Senin, 02/11/2015 22:40 WIB | Dibaca: 1325 kali

IDM Cium Indikasi Korupsi Triliunan Dibalik Kebakaran Hutan


ilustrasi. Doc/jogjakartanews.com

JAKARTA – Indonesia Development Monitoring  (IDM) mengenndus adanya indikasi korupsi di balik kebakaran hutan yang kini menimbulkan bencana kabut asap di beberapa wilayah Indonesia.
Direktur Bidang Ppengawasan Hutan, Rahman Tiro mengatakan, sejak era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, sudah terlihat kejanggalan dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

“Era Menteri kehutanan Zulkifli Hasan (periode 2009-2014),   Sejak  tahun 2010 sampai 2013 telah terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan lebih dari 1,3 juta hektar, baik untuk lahan perkebunan dan perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI),” ungkapnya dalam perrs rilis yang diterima redaksi, Senin (02/11/2015).

Menurutnya,  setelah dilepas pemerintah sejak  2010 hingga 2013, biasanya perusahaan perkebunan baru mengerjakan  land clearing  lahan, baik untuk perkebunan sawit dan HTI, pada tahun 2015  ini. Setelah izin diberikan pada perusahaan,kata dia,  biasanya lahan hutan tersebut dimanfaatkan kayunya terlebih dulu untuk dijual dengan cara dikeluarkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK). Selain itu ada ijin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan  yang dapat dikonversi dan telah dilepas atau diubah statusnya menjadi KBNK atau kawasan hutan non kehutanan .

“Setelah kayunya habis biasanya pemenang izin lahan hasil pelepasan lahan hutan menjual izin tersebut kepada perusahaan sawit dan HTI. Nah, setelah proses kompensasi Pembebasan lahan yang diolah oleh masyarakat ,barulah perusahaan melakukan Land clearing lahan dengan melakukan pembakaran lahan yang merupakan cara yang paling murah,” ujarnya.

Rahman menduga, para penerimaan izin lahan mendapat pelepasan hutan dengan kompensasi memberikan setoran kepada pejabat kehutanan atau bisa saja melakukan gratifikasi untuk mendapat izin lahan.

“Karena itu Indonesia Development Monitoring mendesak Polri , KPK Dan PPATK untuk menelusuri proses pelepasan kawasan Hutan sejak era Kemenhut Zulkifli Hasan, karena diduga ada aliran dana triliunan yang dikorupsi,” ujarnya.

Dikatakan Rahman, terkait kebijakan pelepasan lahan hutan era SBY,  Zulkifli Hasan yang kini menjabat ketua MPR seharusnya bisa menjelaskan dengan gamblang kepada KPK.

“Beberapa kali Zulkifli dipanggil KPK untuk menjadi saksi kasus Operasi Tangkap Tangan Kepala Daerah dalam masalah pelepasan kawasan Hutan,” ujarnya.

Menutnya penting bagi KPK untuk terus menggali keterangan Zulkifli lebih dalam, apalagi Sampai Oktober 2015, ada dua juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar.

“Sebagian titik api berada di lahan konsesi perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit. Artinya tidak menutup kemungkinan  ada kaitannya dengan kebijakan pembebasan lahan hutan,” pungkasnya.  (pr*)

Redaktur: Rudi F

Sumber: Pers Rilis dari Indonesia Development Monitoring  (IDM)


 





Baca Juga